²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan investor pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan mulai berdatangkan dan merealisasikan investasinya atau groundbreaking pada September 2023.

Bahlil menuturkan, investor tersebut merupakan investor lokal atau yang masuk ke dalam kategori Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) bukan PMA. Kapasitasnya merupakan orang-orang konglomerat tanah air.

"Kemarin saya mendampingi beberapa investor dalam negeri, konglo-konglo (konglomerat) dengan Bapak Presiden (Jokowi), mereka sudah mulai masuk groundbreaking ini bulan September," kata Bahlil saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (21/7/2023).

Adapun, total investasi untuk pembangunan IKN pada tahap pertama menurutnya telah dirancang sebesar Rp 30-40 triliun melalui PMDN. Besaran itu di luar anggaran yang dikucurkan dari APBN untuk pembangunan infrastruktur tahap pertama.

Baca: Keran Investasi Deras, Ekonomi RI Dijamin Moncer di 2023

"Begitu APBN sekarang kan udah selesai sebagian ya, sebagian, mereka sudah mulai masuk September ini, mulai masuk realisasinya ada PMA, PMDN, kalau untuk gor untuk dari FIFA itu udah mulai jalan stadion apa segala macam itu udah mulai jalan, habis ini kita mulai bangun untuk rumah sakit, pendidikan, dan perumahan," ujar Bahlil.

Ia memastikan, dengan komitmen investasi dari berbagai pihak ini, upacara 17 Agustus 2024 akan bisa terlaksana. Oleh sebab itu, Bahlil mengklaim tidak ada satupun persoalan yang dihadapi pemerintah dalam membangun IKN sejauh ini.

"Jadi untuk IKN, saya yakinkan untuk kalian bahwa insya Allah akan jalan dengan baik. Enggak ada persoalan ya, enggak ada persoalan, saya habis ini pulang dari China, saya mau ke IKN juga," ucapnya.

Baca: Tak Ada Amerika, 5 Negara Ini Jadi Investor Terbesar di RI

Terlebih lagi, proses pembangunan IKN juga telah termuat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau UU IKN. Dengan begitu, meski memasuki tahun politik menurutnya tak ada satupun calon presiden yang ada saat ini menentang proses pembangunan itu.

"Setahu saya sih enggak ada capres yang tidak setuju dengan IKN, setahu saya ya. Karena siapapun Presiden Republik Indonesia itu sumpahnya itu menjalankan undang-undang. IKN itu bukan hanya program Jokowi itu program negara karena sudah ada undang-undang," tutur Bahlil.

(haa/haa) Next Article Jokowi Buat PP Investor IKN, Pengusaha Blak-Blakan Masih Ragu