²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas merespons kajian LPEM FEB UI yang memperkirakan potensi besar gagalnya Indonesia menjadi negara maju pada 100 tahun kemerdekaan atau pada 2045. Kajian itu tertuang dalam White Paper dari LPEM bagi Indonesia: Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024-2029.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bagi pemerintah tidak ada pilihan atau opsi Indonesia gagal menjadi negara maju pada 2045. Meskipun ia mengakui, potensi kegagalan itu ada bila kinerja perekonomian seperti selama ini atau business as usual hingga pertumbuhan ekonomi stagnan di level 5%.

"Hitungan kami juga mengatakan kalau kita hanya tumbuh 5% tidak bisa keluar dari middle income trap dan menjadi negara maju. Tapi untuk menjadi negara maju sebelum 2045, kita harus tumbuh minimal rata-rata 6% per tahun, itu caranya," kata Amalia kepada ²©²ÊÍøÕ¾, Rabu (1/11/2023).

Baca: Gagal Jadi Negara Maju, RI Bakal Dibanjiri Orang Tua Miskin

Pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) yang akrab disapa Winny itu menekankan, meski hingga kini kinerja perekonomian masih berada di kisaran 5%, namun bangsa Indonesia tidak boleh mencari pilihan lain membiarkan Indonesia benar-benar gagal menjadi negara maju 2045, dan hanya memperbaiki kelas menengah hingga akhirnya bisa maju pada 2065 sebagaimana masukan LPEM FEB UI.

Sebab, menurutnya, Indonesia akan bisa kehilangan momentum untuk maju karena bonus demografi berakhir mulai 2030. Tercermin dari rasio ketergantungan atau dependency ratio di bawah 50% yang hanya terjadi sekitar 15 tahun ke depan. Rasio ketergantungan itu sendiri ialah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas, dan dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

"Jangan kita menghilangkan momentum saat ini. Kita ada momentum bonus demografi, jadi ada golden momentum yang harus kita manfaatkan. Jadi jangan menunda cita-cita besar kita, sekarang pertanyaan bagaimana caranya agar cita-cita kita itu tercapai dalam waktu kurang dari 20 tahun," ungkap Winny.

Winny menegaskan, karena pemerintah sudah memahami bahwa Indonesia tidak akan bisa lepas dari middle income trap sebelum 2045 hingga akhirnya bisa menjadi negara maju pada tahun itu jika ekonomi hanya tumbuh 5%, maka sejumlah strategi transformasi seperti yang disarankan LPEM FEB UI dalam White Papernya telah pemerintah rancang dalam RPJPN 2025-2045. Mulai dari transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola.

Baca: Mau RI Maju? Kesalahan Ini Harus Dibereskan Presiden Baru!

Dalam agenda transformasi sosial, ditetapkan arah kebijakan menciptakan pendidikan yang berkualitas dan merata, jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, serta perlindungan sosial yang adaptif. Dibuat pula berbagai indikatornya, seperti rata-rata nilai PISA pada 2025 untuk sains 416 menjadi 487 pada 2045, usia harapan hidup 74,4 tahun menjadi 80 tahun dan tingkat kemiskinan dari 6-7% menjadi 0,5-0,8%.

Untuk transformasi ekonomi, misalnya melalui fokus pada pengembangan riset dan inovasi atau R&D serta produktivitas ekonomi, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, hingga perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Indikatornya, di antaranya rasio PDB industri pengolahan 20% menjadi 28%, pengeluaran iptek dan inovasi 0,28% dari PDB menjadi 2,2-2,3% PDB, hingga ekspor barang dan jasa dari 26% PDB menjadi 40% PDB.

Sementara itu, untuk transformasi tata kelola dilaksanakan dengan penciptaan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Selain itu, juga ada stabilitas ekonomi makro sebagai salah satu landasan transformasi, indikatornya seperti rasio pajak terhadap PDB dari 10-12% pada 2025 menjadi 18-20%, tingkat inflasi dari 1,5-3,5% menjadi 1-3%, hingga total kredit per PDB dari 37,8% menjadi 80-90%.

"Jadi pendidikan, inovasi, research didorong untuk meningkatkan produktifitas, kita dorong industrialisasi high tech, modernisasi pertanian, transformasi digital, kita mendorong produktifitas tenaga kerja, kita mendorong untuk bagaimana ekonomi Indonesia menjadi lebih terintegrasi sehingga lebih efisien dan lebih besar kekuatan kita," ucap Winny.

"Maka, ini harus namanya juga mengejar cita-cita. Itu yang harus kita upayakan bagaimana caranya, dan itu harus disumbangsih seluruh akademisi, masyarakat, pemerintah, swasta, semua harus punya derap pelangkah yang sama, sehingga kalau semua tahu dan yakin ini cita-cita bersama lebih mudah kan kita menggapai cita-cita itu, jadi kerja bareng," tegasnya.

(mij/mij) Next Article Syarat RI Jadi Negara Maju: Kantong Rakyat Harus Berisi!