Aturan PPN Rumah Gratis Belum Terbit, Ini Kata Bos Properti

Ferry Sandi, 博彩网站

08 November 2023 16:00

Awal Desember 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Satu Juta Rumah sebanyak 765.120 unit rumah, didominasi oleh pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 70 persen, atau sebanyak 619.868 unit, sementara rumah non-MBR yang terbangun sebesar 30 persen, sebanyak 145.252 unit.
Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, sekitar 20 persen merupakan rumah yang dibangun oleh Kementerian PUPR berupa rusunawa, rumah khusus, rumah swadaya maupun bantuan stimulan prasarana dan utilitas (PSU), 30 persen lainnya dibangun oleh pengembang perumahan subsidi yang mendapatkan fasilitas KPR FLPP, subsisdi selisih bunga dan bantuan uang muka. Selebihnya dipenuhi melalui pembangunan rumah non subsidi oleh pengembang.
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan, rumah tapak masih digemari kelas menengah ke bawah.
Kontribusi serapan properti oleh masyarakat menengah ke bawah terhadap total penjualan properti mencapai 70%.
Serapan sebesar 200.000 unit ini, akan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 250.000 unit. — Foto: Muhammad Luthfi Rahman

Jakarta, 博彩网站 - Pemerintah kembali memberikan relaksasi bagi sektor properti. Pemerintah akan menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk setiap pembelian rumah hingga tahun depan. Kalangan pengembang pun menyambut baik kebijakan tersebut dan kini tengah menunggu keluarnya aturan resmi dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Tampaknya bakal bagus sekali dan banyak orang menunggu keluarnya PMK ini. Hal ini termasuk hal yang berkorelasi positif terhadap dunia properti baik bagi konsumen maupun bagi serapan tenaga kerja, serapan bahan bangunan lokal dan produk UMKM," kata Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Peraturan dan Regulasi Properti Ignesjz Kemalawarta kepada 博彩网站, Rabu (8/11/2023).

Sembari menunggu PMK sebagai aturan hukum resmi keluar, pengembang kini tengah bersiap dalam melaksanakan aturan tersebut, diantaranya dengan memenuhi beragam administrasi yang ditetapkan.

Baca:

Sri Mulyani Beberkan Jenis Rumah yang Dapat Gratis PPN 100%

"Pengembang tentu harus menyesuaikan dengan kewajiban yang diatur Pemerintah seperti masuk sistem pendataan Sikumbang, mengikuti aturan yang dibuat terkait NIK (Nomor Induk Kependudukan), penyelesaian bangunan (BAST) dan lainnya," sebut Ignesjz.

Adapun pemerintah akan menanggung PPN sepenuhnya hingga Juni 2024. Setelahnya, pemerintah akan menanggung PPN sebesar 50% hingga Desember 2024. Aturan tersebut berlaku untuk rumah dengan harga kurang dari Rp 2 miliar.

Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan administratif bagi perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) senilai Rp 4 juta.

Baca:

Resmi! Beli Rumah Gratis PPN 100% Berlaku Mulai Bulan Ini

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, insentif PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP) pembelian rumah akan diberlakukan mulai bulan November 2023 ini. Untuk menjaga momentum pertumbuhan. Namun, PMK untuk kebijakan itu masih dalam proses harmonisasi dan akan segera diselesaikan.

"Untuk PPN DTP dari perumahan ini kita mendesain dan diharapkan terbit mulai bulan November ini. Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dan kita juga melihat dari sisi demand dan supply mendapatkan respons positif kebijakan tersebut," kata Sri Mulyani聽saat Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2023, Jumat (3/11/2023).

PPN DTP 100% akan diberikan untuk pembelian rumah komersial baru dengan batas harga di bawah Rp 2 miliar per unitnya.

(dce) Next Article Beli Rumah Rp5 Miliar Gratis PPN, Properti RI Auto Meroket?