²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Ketua Pusat Riset Sawit IPB Budi Mulyanto mengungkapkan legalitas lahan, kualitas bibit, hingga ketersediaan pupuk menjadi salah satu alasan rendahnya produktivitas kelapa sawit di tanah air. Untuk legalitas lahan, biasanya lahan sawit berbatasan dengan kawasan hutan, sehingga dibutuhkan legalitas yang jelas.

"Masalah legalitas ini yang seringkali membuat ribut, karena ada yang datang mematok lahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan. Ini harus diikuti, karena kalau tidak menjadi masalah. Untuk itu bagaimana supaya legalitas dirapikan," kata Budi dalam ²©²ÊÍøÕ¾ Special Dialogue, Kamis (16/11/2023).

Masalah legalitas lahan biasanya kendala yang seringkali ditemui terutama pada perkebunan sawit rakyat. Akibatnya produktivitas perkebunan sawit rakyat biasanya lebih rendah dibandingkan institusi. Meski pemerintah telah mendorong replanting tanaman sawit, dia menilai legalitas lahan sering kali menghalangi. Pasalnya, dana replanting tidak dapat disalurkan jika perkebunan sawit berada di kawasan hutan.

"Kendala replanting banyak kebun rakyat diklaim kawasan hutan. Persoalannya kalau kawasan hutan itu dana BPDPKS tidak bisa turun kesana, jadi urusan legalitas saham adalah isu fundamental," ujarnya.

Selain legalitas lahan, kualitas bibit dan ketersediaan pupuk juga seringkali menjadi kendala. Biasanya kualitas bibit sawit di perkebunan rakyat tidak terkontrol dengan baik dan membuat produksinya lebih rendah.

Budi mengharapkan BPDPKS bisa menyediakan bibit sawit dengan kualitas baik untuk perkebunan rakyat. Terakhir, pupuk pun menjadi aspek penting bagi industri sawit. Jika penyaluran pupuk lambat, maka produktivitas pun bisa turun.

"Untuk itu, APKASINDO penting untuk melakukan standarisasi sistem budidaya kelapa sawit ini," ujarnya.

Baca: Fenomena El Nino Ancam Produksi Sawit? Petani Jawab Begini

(rah/rah) Next Article BPDPKS Kumpulkan Pungutan Sawit Rp186 T, Digunakan Untuk Ini