²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Pemerintah didesak lebih serius melindungi pasar dalam negeri dari serbuan barang impor. Pasalnya, barang impor, baik legal maupun ilegal telah dikeluhkan memicu anjloknya utilisasi pabrik, hingga berujung pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. 

Hal itu disampaikan Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono. Dia mengatakan, serbuan impor telah membuat utilisasi pabrik plastik hilir di dalam negeri anjlok 50%.

"Permintaan plastik di segmen ini sebenarnya stabil. Tapi, utilisasi pabrik di subsektor ini malah anjlok. Pabrik sudah memangkas produksinya 50%. Sejak tahun 202 trennya jelek, lalu tahun ini utilisasi terpangkas sampai 50%," katanya kepada ²©²ÊÍøվ Indonesia, dikutip Kamis (7/12/2023). 

"Kalau turun lagi, bukan nggak mungkin bakal PHK. Sekarang mereka masih mengurangi shift, tadinya 3 shift jadi 2 shift. Jadi mengurangi jam kerja," ungkap Fajar. 

Baca: Diam-diam 14 Perusahaan di RI Tutup dan PHK 23.367 Orang

Dia menuturkan, efek kemarau ekstrem yang melanda sejak pertengahan tahun ini, permintaan produk plastik hilir, seperti peralatan rumah tangga (houseware) sebenarnya stagnan. Sebab, ada kecenderungan menunda pesta di daerah-daerah. 

"Biasanya di daerah banyak kondangan. Kotak-kotak plastik itu biasanya di daerah dipakai untuk kotak kondangan. Dulu kan pakai besek, sekarang kotak plastik. Jadi berkurang. Belum lagi Tupperware kan sudah nggak di sini lagi. Produksi dipangkas. Tapi ternyata impornya banjir," kata Fajar.

"Belum lagi daya beli kan menurun. PHK banyak. PHK ribuan di pabrik tekstil ini memengaruhi permintaan, daya beli. Orang jadi berkurang belanja. Kalau nggak dapat gaji kan nggak bisa beli. Sementara bisa dibilang lebih 50% konsumsi plastik hilir segmen houseware itu adalah produk yang kotak-kotak makanan yang bening dan biasa untuk kemasan makanan, termasuk produk UMKM," paparnya.

Baca: 3 Ramalan Ekonomi China di 2024, Semengerikan Apa Buat RI?

Karena itu, dia mendesak pemerintah serius melakukan pengendalian serbuan barang-barang impor yang membanjiri pasar konsumsi di dalam negeri. 

"Mudah-mudahan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 25/2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor bisa selesai tahun ini dan diteken. Sehingga impor bisa dikendalikan dan nggak membanjiri pasar dalam negeri lagi. Perlindungan dengan neraca komoditas harus dilakukan," cetusnya.

"Kami mengajukan perlindungan untuk produk plastik hilir berupa kemasan, mainan anak, houseware, dan terpal," tegas Fajar.

Sebelumnya, pengusaha maupun serikat pekerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sebelumnya telah mengungkapkan deretan perusahaan terpaksa melakukan PHK massal, bahkan tutup.

Baca: Daya Beli Orang RI Ambrol? Begini Fakta yang Terjadi

Mengutip data PHK karyawan dan anggota Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) periode tahun 2020 hingga awal tahun 2023, sebanyak 14 perusahaan ternyata telah tutup sejak tahun 2020 lalu. Dengan total 23.367 orang pekerja kehilangan pekerjaan akibat penutupan perusahaan tersebut.

14 perusahaan itu termasuk dalam 36 perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 56.976 pekerja sejak tahun 2020.

Salah satu penyebab utama PHK adalah penurunan produksi dipicu gempuran barang impor.

(dce/dce) Next Article Ngeri! Efek PHK Massal, Daya Beli Drop Parah