²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Presiden Joko Widodo besar-besaran belanja untuk ketahanan pangan pada 2023 demi menghindari krisis. Bahkan, menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir dirinya memimpin Indonesia.

Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi belanja ketahanan pangan pada 2023 senilai Rp 112,7 triliun, naik 26,9% dari belanja ketahanan pangan pada 2022 senilai Rp 88,8 triliun.

Baca: Sosok Kritis & Berpengaruh, Ini Sederet Kebijakan Rizal Ramli

Sejak 2019, belanja ketahanan pangan tak pernah tembus di atas Rp 100 triliun. Pada 2019 nilainya hanya Rp 80,7 triliun, lalu pada 2020 bahkan turun menjadi Rp 74,5 triliun, 2021 naik menjadi Rp 86 triliun.

"Kalau kita lihat dalam lima tahun terakhir 2023 ini naik sangat signifikan 26,9%," kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN 2023 di kantornya, seperti dikutip Rabu (3/1/2023).

Belanja ketahanan pangan itu ditujukan pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan atau produktivitas, akses, dan kualitas pangan, baik pertanian maupun perikanan.

Selain itu, belanja ketahanan pangan ini juga ditujukan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dan melindungi petani maupun nelayan dari dampak El-Nino atau cuaca ekstrem panas berkepanjangan.

"Kita tambahkan karena antisipasi El Nino dan berbagai macam program-program yang dilakukan K/L untuk perbaiki ketahanan pangan kita," kata Sri Mulyani.

Baca: Dapat Bisikan, Jokowi Tiba-Tiba Minta PUPR Bangun Gedung

Total belanja untuk ketahanan pangan itu terdiri dari anggaran untuk program budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan antara lain padi, jagung, bawang merah, dan tebu seluas 706,5 ribu ha dengan nilai Rp 1,8 triliun.

Lalu ada bantuan alat atau mesin pertanian berupa 20.306 traktor dan 2.775 cultivator senilai Rp 683 miliar, pembangunan bendungan baru dan lanjutan 30 unit senilai Rp 12,5 triliun, hingga bantuan benih ikan, udang, dan kepiting 118,6 juta ekor Rp 36 miliar.

Adapula dalam bentuk bantuan ternak 25,7 ribu ekor senilai Rp 242,9 miliar, hingga bantuan pangan pengendalian kerawanan dan kewaspadaan pangan dan gizi untuk 344,2 ribu orang dengan nilai sebesar Rp 42 miliar.

Belanja ketahanan pangan terbesar ialah untuk penyaluran subsidi pupuk 6,1 juta ton senilai Rp 42,1 triliun. Lalu, bantuan pangan tahap I 635,8 juta kg kuantum beras dan penyaluran beras stabilisasi pasokan harga pasah atau SPHP kuartal I-III 2023 sebanyak 797,4 juta kg kuantum beras senilai Rp 9,8 triliun.

Baca: Perjalanan Dinas PNS Habiskan Uang Negara Rp48,2 T

Adapula dalam bentuk transfer ke daerah, seperti untuk penanganan jalan pertanian 502 km senilai Rp 4,1 triliun, rehabilitasi jaringan irigasi 95.094 ha senilai Rp 1,5 triliun, sarana dan prasarana pertanian 2.780 unit senilai Rp 653,3 miliar, dan terakhir ialah untuk dana ketahanan pangan dan pertanian bagi 1.132 kelompok masyarakat sebesar Rp 292,7 miliar.

"Jadi ini kenaikan yang cukup tinggi 2023 untuk supaya masyarakat bertahan baik karena guncangan alam maupun untuk perbaiki program-program di sektor pertanian," tegas Sri Mulyani.

(mij/mij) Next Article Tebak Arah APBN Terakhir Jokowi: Ngegas Atau Main Aman?