²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah 7 orang ke luar negeri. Pencegahan dilakukan dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di rumah jabatan anggota DPR RI.

"Tujuh orang dicegah KPK dalam perkara tersebut," kata juru bicara KPK Ali Fikri, Selasa, (5/3/2024).

Ali tidak menjelaskan status 7 orang tersebut dalam perkara ini. Dia mengatakan mereka dicegah agar dapat kooperatif dan selalu hadir dalam setiap agenda pemeriksaan oleh tim penyidik.

Baca: Viral 78 Pegawai KPK Minta Maaf Soal Pungli, Netizen Ramai Komen Ini

"Karena telah berjalannya proses penyidikan perkara dugaan korupsi dalam pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI Tahun Anggaran 2020 dan agar para pihak terkait dapat kooperatif dan selalu hadir dalam setiap agenda pemanggilan pemeriksaan oleh Tim Penyidik," kata Ali.

Ali mengatakan pencegahan diajukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Dia menyebut 7 orang yang dicegah itu merupakan penyelenggara negara dan swasta.

Baca: Houthi Menggila di Laut Merah, AS Sebut Bakal Ada Malapetaka Baru

"Cegah ini diajukan dan berlaku untuk 6 bulan ke depan sampai Juli 2024 serta tentunya perpanjangan cegah ini menyesuaikan dengan kebutuhan proses penyidikan," kata dia.

Sebelumnya, KPK menyatakan sedang mengusut perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan DPR. Sudah ada tersangka dalam perkara ini, namun belum diumumkan oleh KPK. Adapun jumlah kerugian negara dalam perkara ini ditaksir mencapai miliaran Rupiah.

Dalam perkara ini, KPK sudah memanggil sejumlah saksi di antaranya Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar pada 31 Mei 2023. Seusai pemeriksaan, Indra tidak memberi penjelasan ketika dikonfirmasi awak media mengenai kehadirannya di kantor lembaga antirasuah tersebut.

(haa/haa) Next Article Sempat Ditunda, Rafael Alun akan Divonis Hari Ini