
Hadapi Krisis Iran-Israel, Begini 3 Strategi Kabinet Jokowi

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan ekonomi Indonesia tetap kuat dan terkendali di tengah ketidakpastian global yang dipicu serangan Iran ke Israel.
Airlangga menilai sejauh ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena kecilnya potensi perang meluas sehingga memberikan dampak terhadap perekonomian global.
"Jadi secara geopolitik relatif belum ada apa-apa, jadi karena belum ada apa-apa ya kita tenang-tenang saja," ungkapnya dalam konferensi pers, Kamis (18/4/2024)
Airlangga menjelaskan, pasca serangan Iran ke Israel, beberapa pimpinan negara besar sudah memberikan pernyataan. Bahwa seperti Amerika Serikat (AS) beserta sekutunya tidak akan terlibat memburuk situasi. Begitu pun dengan negara pendukung Iran.
"Kita lihat relatif sudah ada beberapa statement dari negara-negara barat yang mengatakan tidak mau terlibat dan negara tetangga di sekitar Israel baik Jordania, Mesir, Arab Saudi menekankan untuk deeskalasi," terangnya.
Himbauan dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) juga senada, meminta semua pihak untuk menahan diri. Hal ini dianggap penting untuk menambah dampak negatif terhadap perekonomian global.
"Ini bisa menghindari eskalasi dan juga potensi-potensi disrupsi yang kita lihat tentu terkait logistik supply chain dan kepentingan di Selat Hormuz yang kita tahu itu penting untuk jalur minyak," ujar Airlangga.
Kendati demikian, pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap melakukan sejumlah kebijakan untuk menjaga ekonomi dan masyarakat Indonesia dari dampak negatif kondisi geopolitik ini.
Pertama, mengimbau agar masyarakat Indonesia menahan impor barang konsumsi di tengah gejolak nilai tukar rupiah yang disebabkan oleh sentimen geopolitik di Timur Tengah. Menurutnya, produk dalam negeri harus menjadi prioritas diperdagangkan di Indonesia.
"Impor di situasi sekarang bukan produk-produk konsumtif. Gunakan yang ada di dalam negeri, sehingga kita pacu perdagangan dalam negeri, bukan impor jadi kita gunakan dalam negeri," tegas Airlangga.
Dia pun berjanji pemerintah akan merevisi kembali Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang telah direvisi dengan Permendag No 3/2024.
Kedua mengenai kemungkinan harga minyak mentah khususnya Indonesia Crude Price (ICP) yang bisa mengalami kenaikan imbas dari memanasnya konflik di Timur Tengah yakni Israel dengan Iran.
Sebagaimana diketahui, haga minyak atau ICP dalam APBN tahun 2024 ditetapkan US$ 82 per barel. Sementara, untuk harga minyak mentah dunia saat ini sudah melewati level dari APBN tersebut yakni untuk Brent menembus US$ 87,29 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) di US$ 82,69 per barel.
Airlangga menegaskan bahwa pihaknya belum membahas hal tersebut. Namun yang pasti, pihaknya terus mengantisipasi adanya perubahan-perubahan tersebut.
"Pemerintah mengantisipasi perubahan-perubahan yang ada. Pemerintah terus memonitor harian, bulanan dan pemerintah respons sesuai kejadiannya," terang Airlangga dalam konferensi pers, Kamis (18/4/2024).
"Kalau sekarang kejadiannya belum sampai situ, maka kita tidak mengandai-andai," ungkap Airlangga. Dia pun memastikan pemerintah tetap menyalurkan subsidi dan kompensasi harga BBM. Ini adalah bukti bahwa APBN menjadi shock absorber.
Ketiga, perihal inflasi, dia mengatakan pemerintah berpengalaman dalam penanganan inflasi saat konflik antara Rusia dan Ukraina. Saat itu, inflasi akibat efek perang Rusia dan Ukraina sebesar 5,95%.
"Namun kita sekarang masuk relatif 2,5% plus minus 1%," kata Airlangga.
Ketua Umum Partai Golongan Karya itu mengatakan, bahan pangan yang menyumbang inflasi memang sedang bergejolak. Pemicunya adalah El Nino.
"Namun pascalebaran baik harga beras maupun minyak goreng sudah flatten. Demikian juga cabai rawit dan cabai merah. Jadi ini inflasi tidak tergantung konflik di Timur Tengah. Ini inflasi faktor dalam negeri dan pengaruh El Nino kemarin," ujar Airlangga.
Dia menambahkan, pemerintah akan berupaya agar inflasi tetap dalam rentang 2,5% plus minus 1%. Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) akan melakukan stabilisasi melalui kebijakan-kebijakan moneternya. Adapun, pemerintah masih akan menggelontorkan bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan. Ini disiapkan untuk pengendalian inflasi pangan. Sejalan dengan itu, pemerintah juga terus menggalakkan pengendalian inflasi di daerah.
(haa/haa) Next Article Efek Serangan Israel ke Iran Mulai Terlihat, RI Mulai Khawatir!
