²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah di Istana Negara, Rabu (22/5/2024). Jokowi meminta untuk agar peran Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk tidak hanya mencari kesalahan proyek dan memperbanyak larangan.

Menurut Jokowi, BPKP memiliki peran besar dalam mengawal pembangunan agar memberikan manfaat kepada masyarakat. Ia mencontohkan ibarat perjalanan kereta BPKP bertugas sebagai rel untuk memastikan kereta sampai tujuan dengan cepat dan pas.

"Sehingga tidak boleh hanya sekedar memperbanyak lampu merah. Ini gak boleh itu gak boleh, ini gak boleh. Bukan itu. Atau menambah tanda larangan pokoknya 'ini tidak, ini tidak' bukan itu. Karena kalau itu terjadi ujung nya justru memperlambat. Padahal kita ingin keretanya cepat sampai," katanya saat membuka rapat.

"Atau malah saking ketakutannya malah keretanya berhenti di tempat. Ditunjuk jadi pimpinan proyek 'ndak, ndak, ndak, yang lain saja', kan lucu biasanya jadi pimpinan proyek rebutan. Ini lah tujuan agar kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan pas," sambungnya.

Baca: Nah! Begini Efek Kartu Prakerja Atasi Pengangguran Gen Z

Dengan demikian, menurut Jokowi, sasaran BPKP dan pengawas internal bukan untuk mencari kesalahan, melainkan mencegah adanya penyimpangan.

"Sehingga seharusnya memberikan arahan yang benar yang mana. tuntutan yang tepat bukan memasang jebakan. 'lah ini keliru diemin saja' mestinya dibetulkan di awal, diberi tahu di awal ini keliru, jangan terbaik," katanya.

Jokowi menilai bukan berapa banyak BPKP atau pengawas internal menemukan penyimpangan, namun manfaat yang dirasakan masyarakat terhadap program pemerintah yang telah dibuat.

Baca: Jokowi Jamu Mewah, Elon Musk Sempat Ngemis Minta Subsidi Ditolak Biden

Selain itu, Jokowi juga meminta agar BPKP melakukan inovasi dalam penggunaan teknologi. Utamanya penggunaan perangkat yang dilakukan untuk pengawasan hingga sistem blacklist pada pelaku yang melakukan penipuan.

"sekarang sudah banyak toolsnya seperti platform early detection and exclusion system untuk warning atau blacklist pihak yang terlibat fraud atau penyimpangan lain saya kira bapak ibu lebih tahu. Ada risk scoring tool untuk deteksi fraud pencairan anggaran, ada sistem robotik process untuk otomasi pengawasan, ada sensor IoT dan citra satelit untuk pemantauan proyek di lapangan bisa di awasi bisa dipantau," tuturnya.

(haa/haa) Next Article Kepala BPKP Lapor Ke Jokowi, Sudah Selamatkan Rp78,68 T Uang Negara