²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Pemerintah harus tegas dalam mengklasifikasikan ketentuan cuti bersama yang mengakibatkan libur panjang. Ekonom Indef Rizal Taufikurahman menilai cuti bersama yang berlangsung saat ini tidak bisa disamakan untuk semua sektor, utamanya sektor yang perlu bergerak selama 24 jam.

"Pemerintah harus tega, kalaupun cuti itu apa? untuk pegawai pemerintah atau sektor tertentu? Yang nggak perlu misal logistik, karena ganggu distribusi barang seperti kemarin Tanjung Priok, itu jadi cost bagi industri," kata Rizal dalam Power Lunch, Rabu (22/5/2024).

Baca: RI Banyak Libur Cuti Bersama, Pengusaha Teriak Protes Begini

Seperti diketahui, semenjak pasca cuti bersama pada awal Mei lalu, terjadi antrean truk untuk masuk ke terminal JICT Tanjung Priok. Hal ini karena proses pengiriman menumpuk setelah ada libur panjang.

Untuk beberapa sektor misalnya seperti pariwisata hingga ritel memang diperkirakan bakal bergerak karena cuti bersama. Namun, hasilnya pergerakannya pun belum tentu signifikan. Namun yang pasti industri manufaktur mengalami kerugian karena panjangnya hari libur karena terkait target produksi dan kontrak.

"Mestinya ketika mengambil kebijakan cuti bersama dilihat siapa yang untung, dan siapa yang rugi, apalagi kondisi saat ini tantangan yang dihadapi terutama industri padat modal sedang berat, untuk itu kalaupun berpandangan cuti bersama mendorong sektor pariwisata atau transportasi lain harus dikomparasi industri lain terutama pada logistik," kata Rizal.

Di sisi lain, pemerintah seharusnya mendorong industri termasuk realisasi investasi yang menghadapi tantangan berat, utamanya industri yang memberi kontribusi pada tenaga kerja tentu akan terpengaruh rencana cuti bersama.

"Untuk itu pemerintah sebaiknya meninjau cuti bersama ini ke depannya karena stimulus daya saing terutama bagi industri padat karya di tengah inflasi, siklus bisnis global, ada tantangan luar biasa," sebut Rizal.

(hoi/hoi) Next Article Warga RI Tak Sia-Siakan Momen Libur Panjang, Ini Buktinya