²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan tengah mengkaji 13 unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk dilakukan penghentian operasional lebih cepat dari rencana awal alias pensiun dini.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Eniya Listiani Dewi dari 13 unit PLTU tersebut, lima diantaranya apabila dibiarkan saja sebetulnya juga akan mati dengan sendirinya pada 2030.

Oleh sebab itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif memilih skema coal phase down dalam pendekatan pensiun dini PLTU. Dalam skenario ini, operasi PLTU akan dibiarkan hingga berakhirnya kontrak jual beli listrik.

Baca: PLTU Cirebon 1 Disuntik Mati, Jawa Butuh Listrik dari Sumatera

"Arahan dari Pak Menteri adalah itu dibiarkan mati. Ada sekitar 5 kalau gak salah 5 unit yang naturally 2030 mati. Total 13 itu tadi 4,8 GW. Dari situ terus ada beberapa yang misalnya 2032, ada yang 2035 gitu ya. Itu ada. Nah, kalau mau dicepetin kan harus ada kompensasinya," ujarnya saat ditemui usai acara Green Economic Forum 2024 dikutip, Kamis (30/5/2024).

Menurut Eniya 13 unit PLTU ini memiliki total kapasitas hingga 4,8 Giga Watt (GW). Adapun jika 13 unit PLTU tersebut berhasil dipensiunkan, maka Indonesia berpotensi menghindari 66 juta ton co2. "4,8 Giga Watt CO2-nya itu 66 juta ton co2," kata Eniya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menyebut program penghentian operasional sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) lebih cepat dari rencana awal alias pensiun dini bersifat kondisional. Jalan atau tidaknya program tersebut bergantung pada adanya pendanaan yang masuk.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman Hutajulu mengatakan jika tidak ada pendanaan yang masuk untuk merealisasikan program suntik mati PLTU, sebagai gantinya PLN bakal memilih skenario coal phase down.

Di mana di dalam skenario ini, operasi PLTU akan dibiarkan hingga berakhirnya kontrak jual beli listrik. Ketika berakhir, kemudian unit PLTU belum ada depresiasi dan pembangkit masih dapat beroperasi, maka PLTU-PLTU tersebut masih akan tetap digunakan sebagai base load melalui penambahan teknologi atau modifikasi.

Misalnya seperti green hydrogen, green ammonia, biomassa dan carbon capture storage (CCS). Dalam skenario coal phase down, penggunaan energi dari batu bara di PLTU akan dikurangi secara bertahap.

"Kan sekarang di JETP begitu, kalau gak ada pendanaan gimana kita mau (pensiun)? Dia ada bukan early tapi natural gitu loh sampai habis. Tapi itu kita masih memerlukan yang disebut base load walau dari fosil tapi harus ujung-ujungnya 2060 sudah 0 emisinya itu yang ini. Jadi jangan kita perang terhadap pembangkit, kita perang terhadap emisi," kata Jisman di Gedung DPR, dikutip Kamis (16/11/2023).

Di samping itu, Jisman mengakui semangat dari penerapan coal phase down cukup berbeda dengan apa yang sebelumnya digencarkan oleh Presiden Joko Widodo yakni program pensiun dini PLTU.

"Semangatnya demikian kan karena di awal, tapi kan kita ada hitung-hitungan di teknis, karena misalnya kita langsung phasing out emang listrik di rumahmu bisa padam? Satu jam aja kamu dah ngamuk," katanya.

(pgr/pgr) Next Article Setop Pembangunan PLTU, Prabowo-Gibran Bakal Lakukan Ini