²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil beberapa menteri untuk rapat terbatas terkait perdagangan tanaman 'narkoba' kratom, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/6/2024). Hal ini diungkapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebelum rapat.

"Rapat tentang kratom," kata Moeldoko kepada wartawan.

Baca: Mendag Zulhas Bebaskan Ekspor 'Narkoba' Kratom, Tapi Wanti-Wanti Ini

Moeldoko menjelaskan ada tiga hal yang di bahas, pertama terkait tata kelola tanaman kratom, melihat belum ada standarisasi pengembangbiakan.

"Kadang kalau masyarakat individu berusaha ekspor itu kadang-kadang ada rejek karena disinyalir ada bakteri," kata Moeldoko.

Kedua mengenai tata niaga, supaya ada aturan main dalam perdagangan mendatang. Moeldoko juga menyebut hal ini perlu di percepat supaya bisa memberikan kepastian kepada para stakeholder.

"Contoh umpamanya apa itu yang border ya bea cukai maupun itu bisa memastikan bahwa barang ini dalam kondisi yang baik," katanya.

Baca: RI Punya 'Narkotika' Baru, Jadi Incaran Dunia & Laku Miliaran

Ketiga mengenai penggolongan, dimana menurut Moeldoko masih pada perbedaan pandangan antara BNN dan hasil riset dari BRIN. Berikutnya yang ketiga masalah penggolongan masih ada perbedaan antara BNN dengan hasil riset dari Brin

"Karena kita ingin memastikan sebenarnya seperti apa sih kondisi kratom itu masih ada perbedaan persepsi untuk itu saya juga meminta BRIN untuk melakukan riset. risetnya mengatakan bahwa mengandung tapi dalam jumlah tertentu artinya saya minta lagi jumlah tertentu seperti apa yang itu membahayakan kesehatan, sehingga nanti ini inline dengan status yang telah diundangkan DPR," kata Moeldoko.

Menurut Moeldoko prospek perdagangan tanaman kratom cukup menguntungkan, karena tanaman ini telah menjadi penopang ekonomi 18.000 lebih keluarga.

Dalam rapat itu terpantau juga dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

(emy/mij) Next Article Ternyata Ini Penyebab Pemerintahan Jokowi Atur Ekspor "Narkoba" Kratom