²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk ikut membantu mengawasi pelaksanaan APBN. Bila tidak dijaga kesehatan dan keberlanjutannya, ia mengingatkan sudah banyak negara yang alami krisis.

Hal ini ia sampaikan saat menyampaikan pidato tentang Penyampaian Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna ke-20 di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

"Banyak contoh negara-negara di dunia yang tidak mampu mengelola dan menjaga APBN secara sehat dan tepat, sehingga menjadi sumber krisis berkelanjutan," kata Sri Mulyani dalam pidatonya.

Sri Mulyani mengatakan, APBN adalah instrumen kebijakan yang sangat penting dan strategis bagi sebuah negara untuk mencapai cita-citanya. Oleh karenanya APBN kata dia harus selalu dijaga agar tetap sehat, berkelanjutan, dan kredibel.

"Agar efektif memecahkan persoalan bangsa, dan bukan justru menjadi sumber persoalan atau bahkan menciptakan krisis," tegasnya.

Indonesia sejauh ini kata dia telah mampu menjaga pengelolaan APBN secara transparan, kredibel, dan akuntabel, sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyatnya. Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, RUU P2 APBN disampaikan Pemerintah kepada DPR dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.

"BPK memberikan penilaian terbaik atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN TA 2023, yaitu berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023," ungkapnya.

Dengan kemampuan menjaga APBN secara sehat, hingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5%, tepatnya 5,05% pada 2023, stabilitas harga-harga di Indonesia menurutnya mampu terjaga di level 2,6%, turun dari tahun sebelumnya di level 5,5%.

Laju inflasi Indonesia ia tekankan jauh lebih baik dibandingkan beberapa negara yang masih berjuang mengendalikan inflasi di negaranya antara lain Rusia 7,4 %, Turki di level 64,8 %, dan bahkan Argentina yang semakin tertekan pada level 211,4% secara tahunan atau year on year.

"Dan Argentina yang sedang menghadapi krisis mencapai 211,4%," ujar Sri Mulyani.