²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno menjelaskan APBN bisa dihemat hingga Rp 130 triliun apalagi BBM subsidi dilakukan tepat sasaran. Apalagi dari penghematan itu bisa digunakan untuk program-program percepatan pembangunan maupun menambah secara signifikan bantuan sosial untuk warga tidak mampu.

"Oleh karena itu, penting untuk memastikan subsidi tepat sasaran, dengan melakukan sosialisasi, penegakan hukum, memiliki data yang paling reliable, dan terintegrasi, serta subsidi langsung kepada orang dan bukan pada barang," usul Eddy di Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Baca: Anggota DPR Blak-blakan Dilema Subsidi BBM & LPG Cs

Eddy menyatakan bahwa efisiensi sangat penting, apalagi catatan Energy Watch pada 2022 penghematan subsidi BBM sebesar Rp 100 triliun bisa memberikan beasiswa untuk 8,3 juta siswa, membangun 40 ribu sekolah dan 20 ribu puskesmas.

Secara rinci, Eddy mengatakan bahwa sosialisasi kebijakan sangat urgen untuk dilakukan. Pasalnya saat ini, tidak ada pemahaman yang sama dan menyeluruh di masyarakat tentang urgensi pembatasan BBM bersubsidi. Efeknya dari kebijakan BBM selama ini hanya dipahami dalam 2 perspektif biner, harga naik dan tidak naik.

Eddy berharap sosialisasi yang dilakukan bukan dengan angka-angka yang rumit tetapi dengan penjelasan mengapa APBN harus mengurangi beban subsidi energi dan di saat yang bersamaan ada upaya serius memastikan bantuan subsidi tepat sasaran.

"Sejak awal Komisi VII DPR RI sudah menyampaikan bahwa rencana pembatasan subsidi BBM harus dikomunikasikan secara baik kepada masyarakat supaya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Harus disampaikan dengan jelas dan terang bahwa warga yang tidak mampu seperti ojek online, angkutan umum, UMKM mereka yang tercatat dalam DTKS masih berhak membeli BBM bersubsidi," kata Eddy.

Baca: Kelas Menengah RI 'Turun Kelas', Ini Biang Keroknya!

Oleh sebab itu, Eddy juga menegaskan pada sosialisasi BBM ramah lingkungan juga harus diungkapkan dengan baik dan benar. Menurutnya, kalau komunikasi publiknya baik, masyarakat justru akan antusias karena memberikan dampak yang baik untuk lingkungan. Tapi jika komunikasinya tidak utuh, maka yang terjadi masyarakat justru bertanya, bingung bahkan curiga akan ada BBM dengan jenis lain yang akan diluncurkan menggantikan BBM yang sudah ada dengan harga lebih mahal.

Selain itu ke depan, pemerintah harus melakukan penegakan hukum yang konsisten di seluruh wilayah tanpa ada kelonggaran apapun. Selama ini menurut Eddy masih ada kelonggaran dan toleransi maka selama itu juga subsidi energi tidak akan bisa tepat sasaran.

(tep/mij) Next Article Siap-siap! Kebijakan Baru BBM Subsidi Meluncur 1 September 2024