²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Hashim Djojohadikusumo, anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, memastikan presiden terpilih kelak tidak akan mengubah batasan rasio utang terhadap PDB yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yakni sebesar 60% terhadap PDB.

Hashim juga menegaskan, pemerintah Prabowo ke depan akan memastikan tata kelola utang sesuai dengan prestasi yang telah ditorehkan pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Kendati demikian, Hashim tetap memberikan sinyal kenaikan utang. Menurutnya, porsi utang terhadap PDB RI tak lagi bisa terus stagnan di kisaran bawah 40% karena negara lain sudah di atas itu.

Baca: Sri Mulyani Bongkar Penyebab Kelas Menengah RI Nyaris Miskin

"Ini ya prestasi dari Pak Jokowi, prestasi dari Ibu Sri Mulyani bahwa utang nasional kita sangat rendah. Sangat rendah, tidak sampai 40% dari GDP. Ini prestasi luar biasa. Malaysia, tetangga kita 61% dari GDP. Filipina 57%, Thailand 54%, dan Indonesia tidak sampai 40%," ujar Hashim.

Dia memastikan kebijakan penambahan utang hingga rasio utang terjadap PDB ke depan akan diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk menaikkan rasio penerimaan negara terhadap PDB dari yang saat ini kisaran 12,7% menjadi 23%.

"Karena ini adalah kesempatan kita karena kita dianggap under-leverage. Tapi memang dibatasi oleh Undang-undang 60%, kita tidak sampai 40%. Maka ide kita, kita menutup kebocoran-kebocoran, kan revenue negara akan masuk. Terus kita bisa tambah," ucapnya.

Baca: Setelah 20 Oktober, Prabowo Akan Tutup Kebocoran Ekonomi

Hashim mengatakan peningkatan rasio utang terhadap PDB akan dilakukan secara bertahap tiap tahunnya sekitar 1%-2%. Kenaikan secara bertahap itu dipastikan akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran untuk program-program ambisius Prabowo seperti memberikan makan bergizi gratis terhadap anak kecil dan ibu hamil sehari dua kali, hingga penyediaan rumah di perkotaan maupun pedesaan.

"Mungkin setiap tahun mungkin kita tambah 1-2%. So, tidak benar bahwa kita akan tambahkan utang nasional secara mendadak. Itu nanti gradual, secara pelan-pelan, mungkin selama 5 tahun, 10 tahun kita tetap prudent," tegas Hashim.

(haa/haa) Next Article Utang Jokowi Tembus Rp 8.338 T, 4 Tahun Nambah Rp 3.500 T