²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Pemerintahan Perdana Menteri Prancis Michel Barnier menghadapi ancaman serius untuk digulingkan pekan ini setelah partai sayap kanan dan kiri di parlemen mengajukan mosi tidak percaya pada Senin (2/12/2024). Langkah ini diperkirakan akan mengguncang stabilitas politik dan ekonomi Prancis, terutama terkait pengesahan anggaran tahunan negara.

Marine Le Pen, pemimpin partai sayap kanan National Rally (RN), dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah Barnier telah gagal memenuhi ekspektasi rakyat.

"Rakyat Prancis sudah muak. Kami mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah," ujar Le Pen kepada wartawan di parlemen, dilansir Reuters.

Baca: Jerman Kacau Balau, Krisis Ekonomi Menggila-Pemerintahan Kolaps

Dari pihak kiri, Mathilde Panot dari France Unbowed juga menuduh Barnier dan Presiden Emmanuel Macron menciptakan kekacauan politik.

"Kami menghadapi penyangkalan demokrasi kesekian kalinya. Inilah alasan kami mencabut kepercayaan pada pemerintah," ujarnya.

Mosi ini muncul setelah Barnier berusaha mengesahkan undang-undang jaminan sosial tanpa melalui pemungutan suara, langkah yang dinilai sebagai upaya terakhir untuk meredakan oposisi RN. Namun, langkah tersebut gagal mendapatkan dukungan.

Jika mosi tidak percaya ini lolos dalam pemungutan suara yang dijadwalkan Rabu mendatang, Barnier akan menjadi perdana menteri pertama yang digulingkan oleh parlemen sejak 1962.

Pemerintahan minoritas Barnier telah bergantung pada dukungan RN untuk bertahan hidup. Namun, anggaran yang direncanakan, termasuk penghematan 60 miliar euro melalui kenaikan pajak dan pemotongan pengeluaran, memicu perselisihan yang memutus hubungan tersebut.

Seorang sumber yang dekat dengan Barnier menyebutkan bahwa perdana menteri telah membuat banyak konsesi kepada Le Pen. "Apakah dia (Le Pen) siap mengorbankan semua kemenangan yang telah dicapai?" kata sumber tersebut.

Baca: Perang Arab Menggila, Pejuang Irak Gabung Pasukan Rusia Gempur Suriah

Opsi Jika Pemerintah Jatuh

Jika pemerintahan Barnier tumbang, Presiden Macron dapat menunjuk kabinet teknokrat tanpa agenda politik untuk mengelola pemerintahan sementara. Namun, tidak ada kemungkinan pemilu legislatif baru sebelum Juli mendatang.

Terkait anggaran, jika parlemen tidak mengadopsinya sebelum 20 Desember, pemerintahan sementara dapat menggunakan kekuasaan konstitusional untuk mengesahkan anggaran melalui peraturan darurat. Namun, langkah ini berisiko memicu protes lebih lanjut dari oposisi.

Alternatif lain adalah mengusulkan undang-undang darurat untuk melanjutkan batas pengeluaran dan ketentuan pajak dari tahun ini, meski rencana penghematan Barnier akan terhambat.

Krisis politik di Prancis ini terjadi di tengah situasi serupa di Jerman yang sedang dalam mode pemilu dan menjelang kembalinya Presiden AS terpilih Donald Trump ke Gedung Putih. Kejatuhan pemerintah Prancis akan menciptakan kekosongan kekuasaan di jantung Eropa, meningkatkan ketidakpastian di kawasan tersebut.

(luc/luc) Next Article Partai Sayap Kanan Kuasai Prancis, Warga Muslim Harap-Harap Cemas