²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Terdapat perbedaan angka kemiskinan Indonesia yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia. Namun hitungan keduanya ternyata tidak salah.

Dalam laporan tahun 2024, Bank Dunia menyebutkan 60,3% penduduk Indonesia atau 171,8 juta jiwa masyarakat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Sementara jumlah lain disebutkan BPS yakni 8,57% atau 24,06 juta jiwa per September 2024.

BPS menjelaskan angka keduanya muncul karena perbedaan standar garis kemiskinan yang digunakan dan tujuan yang berbeda. Bank Dunia, misalnya, menggunakan standar yang disesuaikan dengan daya beli (purchasing power parity atau PPP).

Baca: Bursa Saham Dunia Melesat, Negara Ini Cetak Rekor 15 Hari Beruntun

Jadi data yang didapatkan menghitung standar negara upper-middle income, yakni US$6,85 per kapita per hari. "Nilai dollar yang digunakan bukanlah kurs nilai tukar yang berlaku saat ini melainkan paritas daya beli. US$ 1 PPP tahun 2024 setara dengan Rp5.993,03," ujar BPS dalam keterangan resminya.

Sementara BPS menghitung berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar atau Cost of Basic Needs (CBN). Jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dinyatakan dalam Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan dihitung dengan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Komponennya minimal 2.100 kilo kalori per orang per hari, terdiri dari beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng, dan sayur.

Untuk komponen non-makanan terkait kebutuhan minimum pada tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian dan transportasi.

Baca: Ada Puasa Tapi Ekonomi RI Lesu, Pertumbuhan PDB Diramal Gak Sampai 5%

Oleh karenanya, garis kemiskinan yang dihitung oleh BPS dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Indonesia. Penghitungan serta rilis angka garis kemiskinan BPS dilakukan secara rinci berdasarkan wilayah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dengan membedakan antara perkotaan dan perdesaan," ujar BPS

Oleh karena itu, BPS mengatakan perlu kehati-hatian membaca angka Garis Kemiskinan. Karena hal itu tidak menghitung karakteristik seperti usia, jenis kelamin atau jenis pekerjaan, dan tidak bisa diartikan untuk batas pengeluaran per orangnya secara mikro.

Misalnya, garis kemiskinan DKI Jakarta tercatat Rp 846.085 per bulan pada September tahun lalu. Namun menjadi tidak tepat jika satu rumah tangga memiliki pengeluaran yang sama pada ayah dan anak balitanya.

"Karena konsumsi terjadi dalam satu rumah tangga, pendekatan yang lebih tepat adalah melihat garis kemiskinan rumah tangga. Dalam kasus ini, garis kemiskinan rumah tangga tersebut adalah Rp4.230.425 per bulan. Angka inilah yang lebih representatif untuk memahami kondisi sosial ekonomi rumah tangga tersebut," kata BPS.

(npb/haa) Next Article Bank Dunia Proyeksi Ekonomi RI Tahun Ini Hanya Tumbuh 4,7%