²©²ÊÍøÕ¾

• Sejumlah negara dan organisasi internasional kompak "menyerang" kebijakan RI terkait hilirisasi
• ÌýPresiden Jokowi dengan lantang menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mundur untuk melanjutkan program hilirisasi.
• Nilai tambah yang dihasilkan nyatanya tak main-main yakni triliunan rupiah

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Pemerintah tengah menempuh jalan terjal akibat tuntutan di Organisasi Perdagangan Dunia (Word Trade Organization/WTO) atas pelarangan ekspor bijih nikel yang dilakukan Indonesia. Bukan hanya masalah dengan WTO, negara lain ramai serang Indonesia atas mimpi indah Indonesia melakukan hiirisasi.

Diserang kanan kiri,ÌýPresiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas mengatakan pemerintah Indonesia tidak akan mundur untuk melanjutkan program hilirisasi meskipun sejumlah negara dan organisasi internasional kompak "menyerang" kebijakan RI.

Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah tidak akan menghentikan kebijakan menuju industrialisasi dan hilirisasi komoditas mentah. Pasalnya, kebijakan ini akan memberikan nilai tambah besar untuk negara ini.

Hilirisasi nikel akhirnya membawa Indonesia mendapatkan keuntungan lebih besar, bahkan mencapai Rp 510 triliun dari sebelum hilirisasi ini berjalan, Indonesia hanya bisa mendapatkan nilai ekspor sebesar Rp 17 triliun.

Presiden juga sempat mengungkapkan dampak hilirisasi nikel yang sudah dijalankan Indonesia sudah menyerap lapangan kerja jauh berlipat-lipat dibandingkan ketika hanya menjual mineral mentah.

Indonesia Vs WTO

Persoalan kekalahan Indonesia atas gugatan hukum perdagangan bak tiada akhirnya. Uni Eropa (UE) menjadi salah satu kawasan yang paling getol menentang hilirisasiÌýIndonesia dan membawanya ke meja WTO.
Setelah resmi dinyatakan kalah pada Oktober 2022 lalu, ternyata Pemerintah memutuskan untuk terus 'fight' atas kekalahkan tersebut.

Gugatan berawal dari sikap pemerintah yang menyetop ekspor bahan mentah mineral yakni bijih nikel untuk mengembangkan produk mentah tersebut di dalam negeri untuk menciptakan nilai tambah yang berkali-kali lipat.

Kita coba flashback dulu persoalan WTO ini. Pada 17 Oktober 2022, laporan final panel WTO menyatakan Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 dalam sengketa yang terdaftar pada disputte settlement (SD) 529.

Dalam aturan tersebut melarang negara anggota melakukan pembatasan dagang selain tarif, pajak dan bea lain. Menurut laporan WTO, salah satu argumen Indonesia adalah bahwa larangan ini bersifat temporer dan penting dilakukan untuk mencegah potensi kekurangan pasokan produk esensial.

Selain itu, dalam final panel report tersebut juga berisi panel menolak pembelaan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan keterbatasan jumlah Cadangan Nikel Nasional dan untuk melaksanakanÌýGood Mining PracticeÌý(Aspek Lingkungan) sebagai dasar pembelaan.

Adapun final report didistribusikan kepada anggota WTO lainnya pada tanggal 30 November 2022 dan akan dimasukkan ke dalam agenda DSB pada 20 Desember 2022.

Setidaknya, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dinilai melanggar ketentuan WTO.Pertama, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

Kedua, Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Ketiga, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

Keempat, Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Lawan WTO ini memang bukan pertama kalinya, sebelumnya sejarah mencatat ada beberapa komoditas yang harus berhadapan di meja hijau WTO.

Ìý

Tak bisa dipungkiri, Eropa merupakan lawan berat yang tak bisa kita anggap enteng. Bukan tanpa alasan, negara ini banyak memiliki ahli hukum dan pengacara berkaliber tinggi dan jam terbangnya yang teruji.

Indonesia Vs IMF

Belum selesai persoalan WTO ini, Dana Moneter Internasional (IMF) juga mengkritik kebijakan hilirisasi yang sedang diperjuangkan mati-matian oleh Indonesia. Dalam dokumen berjudul "IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia" pada akhir Juni cukup membuat Indonesia 'geram'.

Dalam laporan tersebut, IMF meminta pemerintah mempertimbangkan penghapusan bertahap kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produksi.

Paparan IMF ini diungkapkan dalam Article IV Consultation, IMF menilai kebijakan hilirisasi perlu mempertimbangkan masalah analisa biaya dan manfaat. IMF mengingatkan agar kebijakan hilirisasi menimbulkan rambatan negatif bagi negara lain.

Pemerintah pun saat itu tak tinggal diam. Menteri Keuangan Sri Mulyan iIndrawati padaÌýJuli 2023 buka suara terkait dengan laporan IMF tersebut. Menurutnya, lembaga internasional ini berhak memiliki pandangannya sendiri yang dituangkan dalam Article IV.

Sebagaimana diketahui, International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional adalah lembaga keuangan internasional yang jadi salah satu bagian dari sistem Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

IMF memiliki fungsi untuk menyediakan bantuan berupa pinjaman dan masukan keuangan kepada negara anggotanya untuk mempromosikan stabilitas ekonomi di seluruh dunia. Selain itu, IMF juga turut memantau 'kesehatan' ekonomi negara-negara anggota dan memberi pinjaman kepada anggotanya yang berada dalam kesulitan ekonomi.

Dalam menjalankan perannya sebagai 'petugas pemadam kebakaran keuangan' dunia, IMF mencoba mendorong stabilitas keuangan melalui mekanisme pengawasan, seperti pemantauan tingkat utang, kebijakan fiskal, dan kesehatan ekonomi secara keseluruhan di negara-negara anggota.

Bila krisis ekonomi terjadi, IMF seringkali turun tangan untuk memberikan pinjaman kepada pemerintahan yang sedang tidak stabil.
Pinjaman IMF sering disertai dengan reformasi ekonomi yang diamanatkan. Kondisi ini mencakup penyesuaian kontroversial, seperti langkah-langkah penghematan fiskal, privatisasi, dan kenaikan suku bunga.

Selain pinjaman, IMF juga memberikan bantuan teknis kepada negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi.
Ini termasuk berbagi praktik terbaik untuk kementerian keuangan, bank sentral dan otoritas pajak. Dengan fungsi dan tugas-tugas ini seharusnya IMF mendukung apa yang dilakukan pemerintah.

Amerika Serikat Vs Indonesia

Sebelumnya juga sempat menyeruak kabar bahwa AS dinilai sedang pilih kasih alias tidak berlaku adil terhadap Indonesia. Kabar 'pilih kasih' ini setelah AS dinilai sedang berlaku tidak adil terhadap Indonesia. Khususnya terkait dengan pemberian subsidi hijau bagi mineral yakni nikel untuk kendaraan listrik.

Pengucilan produk nikel itu dikatakan langsung oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang menyayangkan atas pengucilan terhadap mineral kritis Indonesia dari paket subsidi Amerika Serikat untuk teknologi hijau.

Sebagaimana diketahui, pemerintah AS akan menerbitkan pedoman kredit pajak bagi produsen baterai dan EV di bawah Undang-Undang Pengurangan Inflasi dalam beberapa minggu ke depan. Undang-undang ini mencakup US$ 370 miliar dalam subsidi untuk teknologi energi bersih.

Namun, baterai yang mengandung komponen sumber Indonesia dikhawatirkan tetap tidak memenuhi syarat untuk kredit pajakÌýInflation Reduction Rate (IRA) secara penuh. Alasannya AS menilai bahwa Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS dan dominasi perusahaan China dalam industri nikel.

Padahal, berdasarkan laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), produksi nikel di dunia diperkirakan mencapai 3,3 juta metrik ton pada 2022. Jumlah itu meningkat 20,88% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 2,73 juta metrik ton.

Dalam laporan tersebut,Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia pada 2022. Total produksinya diperkirakan mencapai 1,6 juta metrik ton atau menyumbang 48,48% dari total produksi nikel global sepanjang tahun lalu.

Kita lihat saja, dalam daftar tersebut AS menempati urutan terakhir sebagai penghasil nikel terbesar di dunia yakni hanya 18 ribu metrik ton. Dibandingkan dengan Indonesia, tentu masih kalah jauh.

Sejauh ini, konsumen nikel terbesar adalah negara China. Mengacu data Statista, permintaan nikel China pada tahun 2020 lalu mencapai 1,31 juta ton.
Sementara permintaan nikel global yang pada tahun lalu mencapai 2,78 juta ton, seperti ditulis menurut International Nickel Study Group (INSG), diperkirakan akan meningkat menjadi 3,02 juta ton tahun ini.

Namun demikian, Amerika Serikat merupakan salah satu konsumen nikel terbesar di dunia, Menurut data USGS konsumsi timah AS pada 2021 sebesar 210.000 ton atau sekitar 7% dari total konsumsi dunia.

Meski dikucilkan dan mungkin membuat Indonesia berkecil hati. Kamar dagang dan industri (Kadin) dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi LuhutÌýPandjaitanÌýbahkan kita semua berharap Amerika Serikat akan memberikan status yang setara kepada anggota Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) dengan negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas penuh dengan Amerika Serikat.

Terlebih, dalam industri pengembangan kendaraan listrik, pemerintah juga turut mengajak Amerika maupun Uni Eropa untuk menaruh kepercayaan pada Indonesia dan negara ASEAN lainnya. Dengan peran penting Indonesia dan ASEAN dalam rantai pasokan kendaraan listrik.

Itu sebabnya kita harus optimis bahwa kawasan ini akan menjadi mitra strategis baik Amerika Serikat, Uni Eropa maupun China dalam sektor energi bersih.

Langkah ini juga sebagai penguatan hubungan ekonomi dan politik bagi ASEAN terhadap global, serta memberikan manfaat bagi industri dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Sebagai pemilik cadangan nikel terbesar dunia, hal ini menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk mendorong perekonomian tanah air melalui komoditas tersebut. Pasalnya, nikel merupakan bahan baku penting dalam pembuatan baterai pada industri kendaraan listrik(EV),yang tengah bertumbuh eksponensial secara global.

Fakta Membanggakan Dari Hilirisasi

Sejak dua tahun terakhir, industri pertambangan nasional mengalami lompatan cukup tinggi. Hal ini berkat komitmen pemerintah yang serius untuk melakukan hilirisasi bahan tambang.
Secara bertahap, pemerintah terus melakukan penghentian ekspor bahan tambang mentah, dimulai dari nikel, bauksit, timah, hingga alumina.

Hilirisasi merupakan strategi pemerintah guna meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki suatu negara. Sepertinya pemerintah betul-betul meyakini bahwa hilirisasi akan menjadi lompatan besar peradaban negara. Sebab, Indonesia dinilai sudah lama bergantung pada komoditas mentah yang kurang memiliki nilai tambah.

Dengan rencana hilirisasi pertambangan dan ekosistem kendaraan listrik, nikel Indonesia kini menjadi primadona. Seperti diketahui, nikel menjadi bahan baku utama dalam pembuatan baterai kendaraan listrik.

Sebagaimana diketahui, kebijakan pemerintah untuk fokus mendorong hilirisasi nikel mulai membuahkan hasil dalam mendorong perekonomian daerah dan nasional. Ekspor produk nikel dan investasi sektor ini melonjak pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Hilirisasi Indonesia terhitung sukses lantaran sebelum ekspor nikel melalui hilirisasi berjalan,ÌýpadaÌý 2017 - 2018, nilai ekspor bijih nikel hanya mencapai US$ 3 miliar atau Rp 46,5 triliun (kurs Rp 15.500 per US$).

Ketika hilirisasi berjalan nilai ekspor dari nikel di tahun 2021 sudah mencapai US$ 20,9 miliar atau sekitar Rp 323 triliun. "Menurut data perdagangan dan Kemenko, kami Insya Allah akan menutup 2022 ekspor nikel bisa mencapai US$ 27 - US$ 30 miliar (Rp465 triliun) dari dampak hilirisasi.

Jika dilihat sepanjang tahun 2022, nilai ekspor nikel berhilirisasi mampu menghasilkan nilai tambah yang fantastis.

Tercatat nilai ekspor nikel pada tahun 2022 tembus hingga US$ 33 miliar atau mencapai Rp 514,3 triliun. Realisasi itu naik signifikan dari yang tahun 2021 mencapai US$ 20,9 miliar, bahkan dari tahun 2018-2019 yang hanya US$ 3,3 miliar.

Terbaru, BPS melaporkan nilai ekspor produk olahan hilirisasi bijih nikel mencapai US$ 4,98 miliar atau sekira Rp74,3 triliun sepanjang kuartal I-2023. Komoditas lanjutan tersebut berupa ferro nikel, nikel matte, dan nikel pig iron atau NPI.

Jika dilihat secara rinci, total nilai ekspor feronikel pada Januari hingga Maret 2023 mencapai US$ 3,75 miliar, dengan mayoritas pembeli dari Cina senilai US$ 3,65 miliar. Sisanya dikirim ke India dan Korea Selatan dengan nilai transaksi masing-masing US$ 45,2 juta dan US$ 29,8 juta.

BPS juga melaporkan realisasi ekspor komoditas nikel matter sepanjang kuartal I-2023 tahun ini mencapai US$ 1,22 miliar atau sekira Rp 18,2 triliun.
Sebagian besar transaksi penjualan berasal dari Cina sebesar US$ 656,7 juta dan Jepang senilai 363,2 juta. Cina juga menjadi eksportir terbesar dari produk NPI dengan nilai US$ 7,5 juta.

Maka bisa diakui bahwa industri pertambangan di Tanah Air memiliki potensi luar biasa untuk dikembangkan lebih lanjut melalui proses hilirisasi. Tentunya, dengan membentuk ekosistem industri yang menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi dengan produk yang lebih kompetitif.

²©²ÊÍøÕ¾ INDONESIA RESEARCH

[email protected]