²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ÌýIndonesiaÌý-ÌýSidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) tahun ini akan menjadi istimewa dengan kedatangan saksi mentrri. Ini adalah kali pertama sidang menghadirkanÌýmenteri yang akan menjadi saksi dan dimintai keterangan.Ìý

Kehadiran menteri ke MK dijadwalkan pada Jumat (5/4/2024) pukul 08.00 WIB. Adapun empat menteri yang dipanggil MK adalah Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Sri Mulyani Indrawati: Menteri Keuangan dan Tri Rismaharini, Menteri Sosial.

Sri Mulyani selaku menteri keuangan akan memberikan keterangan seputar pengelolaan anggaran negara. Sementara, Risma menyampaikan terkait bantuan sosial.

Sidang PHPUÌýdi MK bukan kali pertama terjadi. Indonesia menggelar pemilihan presiden (pilpres) pada 2004,2009, 2014, 2019, dan 2024. Hasil pilpresÌýselalu digugat ke MK.Ìý
Pada periode sebelum 2024, MK biasanya menghadirkan saksi dari kubu yang berseteru dan tidak sampai memanggil menteri.

Gugatan pada PHPUÌýtahun-tahun sebelumnya lebih kepada dugaan kecurangan saat pemilihan ataupun teknis pemilu. Sebaliknya, pada tahun ini justru lebih mengarah ke proses sebelum pemilu mulai dari bansosÌýyang dinilai menguntungkan pasangan tertentu hingga usia GibranÌýRakabumingÌýRaka sebagai calon presiden.

BansosÌýJadi Sorotan, Menteri Diminta Menjelaskan

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan dan membuatÌýpara menteri diundang untuk hadir dalam sidang sengketa PHPU ini adalah bantuan sosial (bansos). Bantuan melonjak pada periode menjelang Pemilu. Bahkan, tingkat bansos cukup tinggi mencapai Rp 496 triliun.

Persoalan ini telah menjadi paradoks bansos yang meningkat di saat kemiskinan mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga 2023. Bahkan, peningkatan bansos terjadi saat kondisi inflasi yang terkendali dengan baik.
Bantuan El NinoÌýjuga diberikan di saat dampak El NinoÌýsudah mereda.

Faisal BasriÌýsempat menyinggung persoalan ini dengan menyatakan bahwaÌýdi Indonesia ada mobilisasi pejabat sampai ke level bawah. Faisal mencontohkan tindakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika membagikan bansos beberapa waktu lalu.

Ia pun mencontohkan pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang bilang agar Menteri Sosial Tri Rismaharini merilis bansos sendiri.

Persoalan ini juga mendapat perhatian Profesor Didin Damanhuri dari Institut Pertanian Bogor (IPB) menjadi salah satu ahli yang dihadirkan Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Didin menyoroti penggelontoran dana bansos yang massif pada 2024, melibatkan banyak menteri dari kubu pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dia menilai hal ini sebagai bentuk politik gentong babi atau 'Pork Barrel Politics'.

Praktik politik semacam ini menjadi sangat efektif, terutama di tengah masyarakat yang masih dalam proses pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Bantuan seperti bansos pangan dan tunai menjadi obat bagi krisis ekonomi, terutama di kalangan yang literasi politiknya masih rendah, dengan lebih dari 50% penduduk berada di bawah garis kemiskinan.

Dalam catatan ²©²ÊÍøÕ¾, Jokowi memang kerap memberikan bansos dalam setahun terakhir, terutama dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai.

Sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi, setidaknya ia telah meluncurkan berbagai BLT sekurang-kurangnya Rp190 triliun atau 346% lebih besar dibandingkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang hanya dari Rp40 triliun. Anggaran tersebut masuk dalam anggaran perlindungan sosial yang jumlahnya melebihi Rp 433 triliun pada 2023.

Pada 2020 hingga 2023, Jokowi secara agresif memberikan bantuan tunai langsung dalam bentuk Bantuan Subsidi Upah (BSU), BLT BBM, BLT UMKM, BLT Dana Desa (BLT-DD), BLT Pedagang Kaki Lima dan Warung, BLT Minyak Goreng, hingga BLT El Nino.

Pada Februari 2024 atau menjelang pemilu, pemerintahan Jokowi akan mengucurkan dana sebesar Rp11,2 triliun untuk program BLT kepada warga Indonesia dengan jumlah sasaran 18,8 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM). BLT tersebut mencakup tiga bulan sekaligus yakni Januari, Februari, dan Maret.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bantuan langsung tunai (BLT) kepada 18,8 juta penduduk miskin sebesar Rp200.000 per bulan atau Rp600.000 secara total diberikan untuk memitigasi risiko pangan bagi masyarakat miskin.

Menurut Airlangga bansos BLT ini akan menggantikan program El Nino yang pada 2023 diberikan di akhir tahun sebesar Rp200.000 per bulan. Saat itu, bantuan El-Nino diberikan November dan Desember 2023 sehingga total BLT sebesar Rp400.000.

Ìý

²©²ÊÍøÕ¾ÌýINDONESIA RESEARCH

[email protected]