²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Kementerian Kominfo resmi menunjuk Fadhilah Mathar sebagai Direktur Utama Bakti. Dia menggantikan Anang Latief, yang terjerat kasus korupsi BTS 4G.

Fadhilah dilantik langsung oleh Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Usai pelantikan, Budi menitipkan pesan untuk bisa menyelesaikan tugas Bakti. Termasuk menuntaskan program BTS dan satelit high throughput backup.

Budi juga menyinggung soal proses hukum korupsi BTS yang menyeret Anang dan mantan Menkominfo Johnny Plate. Dia menegaskan untuk mendukung dan menghormati proses yang tengah berjalan.

"Semua dinamika di bakti menjadi pelajaran berguna untuk kita semua. Saya mengajak terus Mendukung dan menghormati proses hukum yg berjalan. Dirut ditugaskan kembali membangkitkan semangat dan spirit perjuangan bakti kerja di seluruh unit kerja," jelas Budi.

Baca: Ada Influencer Kaya Berkat Judi Online, Menkominfo Bongkar

Untuk mencari pengganti Anang, Kementerian Kominfo harus mengadakan dua kali seleksi pemilihan Dirut Bakti.

Pada seleksi pertama, tidak ada yang lolos proses assessment. Itu membuat proses terhenti sebelum memilih tiga calon dirut Bakti yang akan diwawancarai oleh Menkominfo.

"Panitia seleksi memutuskan 12 peserta tahapan seleksi asesmen tidak ada yang memenuhi tahapan. Semua yang ikut seleksi dinyatakan tidak lulus," jelas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo, Hary Budiarto.

Baca: Penipu WhatsApp Kuras Rekening, Kominfo Ungkap Modusnya

Berikutnya Kementerian Kominfo kembali membuka pendaftaran Dirut Bakti pada akhir Mei. Selama pemilihan posisi tersebut diisi oleh Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo, Arief Tri Hardiyanto.

Tugas utama Menkominfo

Menkominfo Budi Arie sebelumnya mengatakan tugas utamanya adalah memastikan proyek pembangunan BTS 4G di daerah 3T selesai. Presiden bahkan berkomitmen mendukungnya dengan bantuan dari TNI-Polri dalam pembangunannya.

"Tadi Pak Presiden juga sampaikan kepada saya nanti di-backup sama TNI-Polri untuk Papua," katanya.

Hal ini dilakukan supaya proses pembangunan BTS di berbagai daerah bisa cepat rampung. Mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini optimis proyek tersebut bisa selesai tahun ini.

"Optimislah, kerja sama kita Bakti, Kejagung dalam pendampingan. Bersama juga dengan BPKP untuk urusan auditnya. Ditambah bantuan TNI-Polri untuk daerah penuh tantantangan (seperti) di Papua, saya yakin proyek ini bisa selesai 2023," katanya.

(fab/fab) Next Article Urus Daerah 3T, Kominfo Rilis Nama 15 Calon Dirut Bakti