²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menjelaskan perihal isu pencadangan (backup) data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Surabaya yang diserang hacker pada 20 Juni 2024.

Hingga saat ini, pemulihan dan forensik masih terus dilakukan sebagai penanggulangan serangan ransomware yang berdampak pada 282 data kementerian/lembaga (KL) pemerintah.

Dalam rapat kerja Komisi I DPR RI, Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan hanya 2% data di dalam PDNS Surabaya yang ter-backup. Untuk itu, hanya 44 data KL yang bisa langsung pulih.

Menanggapi hal ini, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan pihaknya, bersama Telkom dan Lintas Artha sudah menyediakan fasilitas backup data di PDNS.

Kendati demikian, opsi untuk backup dikembalikan kepada tiap tenant yang menyimpan data di PDNS.

"Jumlah virtual machine kami ada 1.630, itu 28,5% dari 5.709. Kenapa hanya sedikit yang melakukan backup pada fasilitas PDNS. Fasilitas backup ini ada di PDNS 1 dan 2," ia menjelaskan.

Budi Arie menegaskan pihaknya tidak menyalahkan tenant. Namun, proses backup itu merupakan ketentuan tenant apakah meminta menggunakan fasilitas tersebut atau tidak.

Pilihan Redaksi Pusat Data Nasional Dihack, Bos Bursa Tegaskan Data AB Aman Pusat Data Nasional Diserang, BSSN: Hanya 2% Data Ter-backup BSSN Pastikan Tak Ada Data Bocor Usai PDN Diserang Hacker

"Kenapa enggak punya backup persoalan terkait keterbatasan anggaran dan kesulitan menjelaskan ke keuangan dan auditor," ia menjelaskan.

Lebih lanjut, Budi Arie mengatakan kadang-kadang otoritas meminta penjelasan yang membuat KL daerah sulit untuk menjelaskan urgensi backup.

"Anggaran backup data harus di-cover. Kenapa ada dua, satu saja. Yakinkan ke auditor di masa depan keamanan data dianggap penting kita harus bantu dorong," ia menegaskan.

Budi Arie mengatakan bahwa backup data sejatinya harus dibuat sebagai suatu kewajiban atau mandatory. Sebelumnya, sifatnya adalah opsional, karena ada KL yang kesulitan mendapat anggaran.

"Ke depan kami akan buat wajib, karena ini penting," ia menjelaskan.

(fab/fab) Next Article RI Diserang Ransomware, Layanan Pemerintah Berangsur Pulih