²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Pembahasan implementasi kesepakatan perdagangan fase satu antara Amerika Serikat (AS) dan China akan dimulai dalam beberapa hari mendatang. Dikabarkan dalam pertemuan virtual itu, China akan menghadirkan pembicaraan bisnis soal aplikasi TikTok dan WeChat.

Seiring dengan pembelian pertanian dan nilai tukar dolar-yuan, yang merupakan salah satu topik yang akan dibahas, para pejabat China bermaksud untuk membicarakan mengapa dua aplikasi tersebut dilarang oleh Presiden AS Donald Trump dengan alasan keamanan nasional.

Baca: Pemilu AS Lagi Seru, Trump Sebut Kamala Harris Jahat

Namun, sebagaimana ditulis Bloomberg, orang-orang yang mengetahui agenda ini tidak merinci apa yang diharapkan China untuk mencapai keputusan akhir dari masalah tersebut.

Tujuh bulan setelah penandatanganan perjanjian yang menghentikan perang tarif, pembelian barang-barang AS tidak sesuai dengan jadwal awal. Malah, hubungan AS-China mulai memanas kembali setelah munculnya pandemi virus corona (Covid-19), menambah permasalahan mula dari keamanan teknologi hingga masalah Hong Kong.

"Satu bidang yang kami tangani adalah perdagangan," kata penasihat ekonomi utama Trump Larry Kudlow pada konferensi pers Gedung Putih, Selasa (11/8/2020). "Tidak apa-apa sekarang."

Baca: Sah! Inggris Resesi, Ekonomi Minus 21,7%

China sedang berusaha untuk meredakan konfrontasi tak terduga dari AS. Belum lama ini Trump meminta aplikasi pembuat video pendek TikTok milik perusahaan ByteDance Ltd diakuisisi oleh Microsoft Corp. Jika tidak, aplikasi populer tersebut tidak boleh masuk pasar AS.

Senasib dengan TikTok, aplikasi media sosial WeChat dari perusahaan Tencent Holdings Ltd juga dilarang Trump untuk bertransaksi di AS. Aplikasi WeChat sendiri sudah memiliki lebih dari 1 miliar pengguna.

Perintah eksekutif Trump, yang akan berlaku pada September mendatang, juga berpotensi memiliki dampak yang lebih luas terhadap penyedia perangkat keras telekomunikasi asal China Huawei Technologies Co.

AS berpendapat bahwa aplikasi China yang mengumpulkan informasi tentang warga AS menimbulkan risiko keamanan nasional yang serius, sebab datanya cenderung diperoleh oleh pemerintah China.

Sementara itu, mengingat jatuhnya ekonomi global tahun ini akibat pandemi Covid-19 yang muncul dari China, Pemerintah Negeri Tirai Bambu baru menyelesaikan seperempat pembelian senilai lebih dari US$ 170 miliar barang-barang AS tahun ini.

Setidaknya China perlu membeli sekitar US$ 130 miliar pada paruh kedua tahun ini, guna mematuhi ketentuan asli dari perjanjian yang ditandatangani pada Januari lalu, yang menetapkan pembelian tambahan barang dan jasa AS senilai US$ 200 miliar selama level 2017 pada akhir 2021 mendatang.

(sef/sef) Next Article Alert! Perjanjian Dagang AS-China Disebut Sudah Berakhir