²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan pengaturan pembagian dividen perbankan, dalam rangka memperkuat tata kelola bank. Dengan demikian alokasi laba yang diperoleh bank juga diprioritaskan untuk memperkuat permodalan bank serta untuk kebutuhan investasi dalam memperkuat daya saing.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae menyebut pihaknya tidak berencana secara spesifik mengatur persentase besaran dividend payout ratio perbankan yang dapat diberikan kepada pemegang sahamnya.

Baca: Kisah Haji Isam, Dari Tukang Ojek Hingga Punya Gurita Bisnis

Melainkan, OJK akan mengatur mengenai kewajiban bank untuk memiliki kebijakan dalam pembagian dividen dan mengomunikasikan kepada pemegang saham.

Jika melihat rasio permodalan, rasio kecukupan modal (capital adeqacy ratio/CAR) perbankan tebal pada level 27,46% per Juli 2023. Kredit dengan risiko atau loan at risk (LAR) juga turun menjadi 12,59% di periode yang sama.

Sementara itu, pencadangan (CKPN) perbankan secara umum CKPN di tingkat 5,2%. Lantas, kondisi dan permodalan perbankan terbilang kuat.

Wacana pengaturan dividen perbankan ini bermula saat Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Mahendra Siregar pada awal Juli 2023 lalu, mencermati bahwa rasio dividend payout ratio berbagai bank terlalu besar. Menurutnya, hal ini dapat membatasi kemampuan bank untuk berinvestasi dan mendukung transformasi dan inovasi digital.

Benar adanya empat big bank RI telah menebar dividen jumbo untuk tahun buku 2022, antara lain bank pelat merah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) yang menebar dividen tunai tahun buku 2022 sebesar Rp 43,5 triliun, atau sebesar 85% dari total laba bersih tahun 2022.

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) atau BCA menebar dividen tunai sebesar Rp 25,3 triliun. Bank pelat merah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menebar dividen tunai tahun buku 2022 sebesar Rp 24,7 triliun atau 60% dari total laba bersih tahun 2022.

Head of Research Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menyebut peraturan ini dibuat karena bank perlu membentuk pencadangan yang dapat memperkuat modal bank, terutama menghadapi ancaman risiko keuangan di tengah tren kenaikan suku bunga.

"Makin besar bank, makin besar modal, makin besar kredit dan aktivitas lainnya tentu juga makin besar risiko seperti kemarin dimana Bank BRI membuat cadangan write-off [kredit macet] UMKM sampai Rp 24 triliun," ujar Trioksa saat dihubungi ²©²ÊÍøÕ¾, Selasa (13/9/2023).

Memang setiap bank pastinya memiliki kondisi yang berbeda-beda. Maka dari itu, Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah menyebut pengaturan dividen ini diperlukan untuk perbankan.

"Banyak bank yang masih memerlukan laba ditahan guna meningkatkan permodalan, investasi, dan likuiditas agar bisa bersaing di tengah persaingan yang semakin ketat. Kalau memang sebuah bank sudah memenuhi ketentuan tentu saja mereka bisa memperbesar pembagian dividen. Aturan ini tidak melarang tetapi mengatur agar bank-bank tetapi mengedepankan kehati-hatian," katanya saat dihubungi ²©²ÊÍøÕ¾, Rabu (13/9/2023).

Baca: Sritex Hampir Bangkrut, Ini Penyebab dan Jumlah Hutangnya

Beberapa bank pembangunan daerah (BPD) yang termasuk KBMI 2 pun tercatat telah menebar dividen dengan rasio pembagian yang cukup tinggi dari laba tahun buku 2022. Sebut saja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) yang telah membagikan dividen tunai tahun buku 2022 sebesar Rp 1,1 triliun, menggunakan 49,47% laba bersih tahun 2022 yang sebesar Rp 2,22 triliun.

Per semester I-2023, BJB mencatatkan CAR 20,06%. Rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) gross berada di level 1,22%, sedangkan CKPN berada pada tingkat 1,14%.

Kemudian ada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) atau Bank Jatim telah membagikan dividen sebesar Rp 797,17 miliar, setara 51,67% dari laba bersih tahun buku 2022 yang sebesar Rp 2,8 triliun. Per semester I-2023, CAR berada di tingkat 26,0%, CKPN sebesar 1,59%, sedangkan NPL gross sebesar 2,80%.

Tak ketinggalan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau Bank Sumut juga menebar dividen jumbo, yakni Rp 560,5 miliar atau 79,96% dari laba tahun buku 2022. Per semester I-2023, CAR berada di level 22,30%, pencadangannya 1,71%, dan NPL gross sebesar 2,78%.

Dengan peraturan pembagian dividen perbankan, bank-bank berukuran kecil menengah tersebut tentunya dapat mendorong permodalannya agar lebih memadai. Di sisi lain, peraturan pembagian ini malah justru membuat permodalan bank-bank besar makin buncit.

Kendati demikian, Piter menyebut aturan OJK ini menyeluruh untuk semua perbankan, tinggal bank menjalankannya sesuai dengan kondisi masing-masing.

"Kalau konsekuensi aturan itu mengena kepada satu kelompok bank, itu bukan karena aturan OJK yang tertuju kepada mereka. Tetapi kondisi mereka yang menyebabkan mereka terdampak. Jadi aturan OJK lebih adil dan bisa diterima," katanya.

(mkh/mkh) Next Article OJK Mau "Atur" Dividen Bank, Begini Detailnya