²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti kondisi kondisi dana pensiun (dapen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang saat ini mengalami kesalahan tata kelola investasi hingga adanya dugaan kasus korupsi yang melibatkan petinggi sehingga merugikan negara.

Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima mengatakan, pengelolaan investasi perlu dicermati agar selalu mengacu prinsip kehati-hatian dan merugikan potensi dana pensiun ke depannya.

"Informasi yang masuk ke Komisi VI bahwa skemanya sudah tidak relevan dalam konteks melakukan pengelolaan investasi dana pensiun dan ada kekurangan transparansi, tidak akuntabel dalam pengelolaan dapen, hingga kepengurusan yang tidak kompeten, lemahnya pengawasan internal dan ekstenal bahkan ada kecenderungan praktek korupsi yang melibatkan pengelolaan dana pensiun," ujarnya saat rapat antara Komisi XI dengan PT Taspen (Persero), dikutip Rabu (26/6).

Baca: Aset dan Premi Asuransi RI Naik, Dapen Juga Ikut Terkerek

Ia menjabarkan, ada 22 dari 48 dana pensiun BUMN program pensiun manfaat pasti yang memiliki rasio kecukupan dana dibawag 100%. Padahal rasio tersebut untuk mengukur kemampuan dapen dalam membayar kewajiban seluruh peserta pensiun.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, kekurangan kecukupan dana yang sebanyak 22 dapen BUMN berdasarkan perhitungan Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperkirakan mencapai Rp 12-13 triliun.

"16 dapen BUMN hanya mencetak invesatsi diabawah 6% ini dibawah rata-rata imbal hasil SBN. Ada 4 dapen membukukan imbal hasil inveatsi dibawah 4%, salah satunya 0,9%, diluar ke empat entitas itu dapen pelindo yg kini tersangkut korupsi 1,9%," sebutnya.

Ia menambahkan, menyangkut persoalan yang membelanggu tata kelola PT Taspen (Persero) ada kecenderungan terkait transaksi fiktif dan penyalahgunaan wewenang yang saat ini sudah dalam ranah hukum.

"Intinnya adalah menemukan indikasi kuat investasi fiktif surat utang jangka menengah yang tak sesuai prosedur yangmerugikan negara. Kita diharapkan ini akan diusut tuntas karena masuk wilayah hukim," tuturnya.

Aria menambahkan, KPK juga menemukan adanya aliran dana swasta dalam investasi fiktif yang melibatkan langsung mantan Direktur Utama Taspen. Hal itu memperkuat dugaan korupsi sitematis di tubuh taspen.

"Ini menjadi suatu hal yang membangkitkan kedepan bagaimana peran investasi fiktif banyak terjadi yang mulai terungkapnya investasi fiktif yang sangat rapi dan terstuktur," pungkasnya.

Baca: Heboh Tapera, Ini Daftar 4 Mega Korupsi Dana Kelolaan & Kerugiannya

Dalam kesempatan yang sama, Plt Direktur Utama Taspen Rony Hanityo Aprianto memastikan perseroan mampu membayarkan hak-hak peserta meskipun saat ini terseret kasus dugaan investasi fiktif yang menyeret mantan Direktur Utama Taspen Antonius NS Kosasih.

Taspen merupakan BUMN yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana dana pensiun bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat negara. Berdasarkan data Mei 2024, Taspen melayani 7.611.277 peserta.

"Dengan kasus yang sedang menimpa Taspen terutama kepada mantan Direktur Utama PT Taspen, kami di sini bisa meyakinkan lah kepada para peserta kami bahwa hak-haknya bisa tetap kami bayar. Baik itu THT (tabungan hari tua), JKK (jaminan kecelakaan kerja) maupun JKM (jaminan kematian)," ungkapnya

Ia memaparkan, komitmen tersebut tecermin dengan rating yang diberikan oleh lembaga pemeringkat. Kemudian, layanan yang diberikan perusahaan juga tidak terganggu.

Selain itu, kualitas investasi sendiri relatif bagus. Hal itu tampak dari imbal hasil investasi atau yield on investment (YOI) yang di atas pasar.

"Kualitas aset investasinya sendiri untuk THT dan AIP (akumulasi iuran pensiun) relatively bagus pak. Karena kalau misalnya kita melihat ya, yield on investment kita masih di atas rata-rata market, rata-rata industri," pungkasnya.

(ayh/ayh) Next Article Mau Hapus Sandwich Generation, OJK Luncurkan Peta Jalan Dana Pensiun