²©²ÊÍøÕ¾

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 Januari 2018 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate tetap sebesar 4,25%, dengan suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 3,50% dan Lending Facility tetap sebesar 5,00%, berlaku efektif sejak 19 Januari 2018. Kebijakan tersebut konsisten dengan terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta turut mendukung pemulihan ekonomi domestik.

Di samping keputusan suku bunga tersebut, RDG juga memutuskan untuk mempercepat implementasi Giro Wajib Minimum (GWM) Rata-rata sebagai kelanjutan dari reformasi kerangka operasional kebijakan moneter dalam rangka meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, mendukung fleksibilitas manajemen likuiditas perbankan, dan sekaligus mempercepat pendalaman pasar keuangan.

Dari total GWM Rupiah bank umum konvensional sebesar 6,5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK), porsi GWM Rata-rata diperlonggar dari 1,5% menjadi 2% dari DPK. Sementara, dari total GWM Valas bank umum konvensional sebesar 8% dari DPK, porsi GWM Rata-rata mulai diberlakukan sebesar 2% dari DPK. Untuk bank umum syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), dari total GWM Rupiah sebesar 5% dari DPK, porsi GWM Rata-rata mulai diberlakukan sebesar 2% dari DPK.

Dalam rangka mendorong fungsi intermediasi dan pengelolaan likuiditas perbankan, RDG memutuskan untuk menyempurnakan kebijakan makroprudensial melalui pemberlakuan dua ketentuan.

1. Mengubah ketentuan Loan to Funding Ratio (LFR) bagi Bank Umum Konvensional (BUK) dan ketentuan Financing to Deposit Ratio (FDR) bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dengan target kisaran 80-92% serta memperluas komponen kredit/pembiayaan yang memasukkan Surat-Surat Berharga (SSB) yang dibeli oleh bank dan memperluas komponen simpanan dengan memasukkan SSB yang diterbitkan oleh BUS dan UUS.
2. Mengubah ketentuan GWM sekunder bagi BUK menjadi Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan memberlakukan PLM bagi BUS dengan besaran 4% dari DPK, dengan disertai fleksibilitas sebesar 2% dari DPK dapat direpokan kepada Bank Indonesia dalam kondisi tertentu untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank. Kedua instrumen makroprudensial tersebut bersifat countercyclical yang dapat disesuaikan sejalan dengan siklus ekonomi dan keuangan (Lampiran 2).

Sejumlah risiko tetap perlu diwaspadai, baik yang bersumber dari global terkait normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara maju, geopolitik, dan kenaikan harga minyak dunia, maupun dari dalam negeri terutama terkait konsolidasi korporasi yang terus berlanjut, intermediasi perbankan yang belum kuat, dan risiko inflasi. Untuk itu, Bank Indonesia akan mengoptimalkan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dengan proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung. Bank Indonesia juga akan terus memperkuat koordinasi kebijakan bersama Pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2017 diperkirakan tumbuh stabil dan akan meningkat pada 2018. Pada triwulan IV 2017, kinerja ekspor diperkirakan lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya di tengah pertumbuhan impor, terutama migas, yang masih cukup tinggi. Di sisi permintaan domestik, investasi membaik ditopang proyek infrastruktur pemerintah dan peran investasi swasta yang terus meningkat.

Sementara itu, perbaikan konsumsi diperkirakan belum cukup kuat. Dengan perkembangan tersebut, untuk keseluruhan 2017, perekonomian domestik diperkirakan tumbuh sekitar 5,1%. Pada 2018, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan membaik bersumber dari menguatnya permintaan domestik sejalan dengan peningkatan investasi, konsumsi rumah tangga, dan stimulus fiskal. Sementara itu, ekspor diperkirakan tetap tumbuh positif seiring dengan berlanjutnya perbaikan ekonomi global dan harga komoditas yang masih tinggi. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi 2018 diperkirakan meningkat pada kisaran 5,1-5,5%.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan IV 2017 diperkirakan mencatat surplus dengan defisit transaksi berjalan yang tetap terkendali. Surplus NPI ditopang oleh transaksi modal dan finansial yang mencatat surplus cukup besar, terutama bersumber dari investasi langsung dan investasi portofolio. Namun demikian, defisit transaksi berjalan diperkirakan sedikit lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sejalan dengan penurunan surplus neraca perdagangan nonmigas dan peningkatan defisit neraca migas dan jasa.

Ke depan, defisit transaksi berjalan pada 2018 diperkirakan masih tetap terkendali dalam batas yang aman meskipun meningkat menjadi 2,0-2,5% dari PDB, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi domestik.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus mewaspadai risiko ketidakpastian keuangan global dan tetap melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar sesuai fundamental dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar. Inflasi diperkirakan kembali berada pada sasaran inflasi 2018, yaitu 3,5±1%. Meski demikian, Bank Indonesia akan terus mewaspadai risiko kenaikan inflasi. Untuk itu, koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dalam pengendalian inflasi akan terus diperkuat.

Transmisi pelonggaran kebijakan moneter melalui jalur suku bunga terus berlangsung, tercermin dari berlanjutnya penurunan suku bunga deposito dan suku bunga kredit, meski belum dalam besaran yang diharapkan. Transmisi melalui jalur kredit juga masih belum optimal, tercermin pada pertumbuhan kredit yang masih terbatas sejalan dengan permintaan kredit yang belum tinggi dan perilaku bank yang masih selektif dalam memberikan kredit baru.

Dengan perkembangan tersebut, untuk keseluruhan 2017, DPK dan kredit diperkirakan tumbuh masing-masing sekitar 9,0% (yoy) dan 8,0% (yoy). Sejalan dengan perkiraan perbaikan ekonomi dan penerapan kebijakan makroprudensial terkait intermediasi dan pengelolaan likuiditas, serta progres program konsolidasi korporasi dan perbankan yang ditempuh, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan DPK dan kredit akan lebih baik pada 2018, masing-masing dalam kisaran 9,0-11,0% (yoy) dan 10,0-12,0% (yoy).

Asisten Gubernur BI, Dodi Budi Waluyo mengatakan penguatan rupiah yang terjadi belakangan mampu mendongkrak ekspor.

"Kalau rupiah melemah maka impor jadi lebih mahal, ongkos produksi lebih mahal," katanya.

Asisten Gubernur BI, Dodi Budi Waluyo memproyeksikan defisit transaksi berjalan atau current account deficit berada di sekitar 2% dari PDB

Asisten Gubernur BI, Dodi Budi Waluyo menegaskan stance kebijakan moneter Bank Indonesia berada dalam posisi netral.

"Risiko ke depan ada. Tapi kami melihat room (pelonggaran) makin tipis," katanya.

Kebijakan moneter tidak hanya mengandalkan suku bunga tapi juga bauran makroprudensial dan sistem pembayaran.

Asisten Gubernur BI, Dodi Budi Waluyo mengatakan reformasi GWM yang dilakukan bersifat memurnikan.

"Ini GWM moneter yang masuk aspek perbankan. Ini sifatnya mempercepat reformulasi kerangka operasi moneter," ungkap Dodi.

BI melihat pemulihan ekonomi berlanjut namun Eropa masih tertahan dibayangi risiko politik. Negara berkembang dan Tiongkok diperkirakan melambat seiring perlambatan investasi. Secara keseluruhan terdapat potensi ekonomi global menjadi lebih tinggi, terutama dampak dari reformasi pajak AS dan pemulihan komoditas serta minyak dunia.

Kepala Departemen Manajemen Risiko Bank Indonesia Eni V Panggabean mengungkapkan ketentuan LTV dan FDR bagi bank syariah dan unit usaha syariah menjadi Rasio Intermediasi Makroprudensial dengan target 80-92% dan perluasan komponen kredit over pembiayaan yang memasukkan surat berharga.

BI perlonggar GWM Rata-rata (Averaging) jadi 2% dari 1,5% dan GWM averaging syariah di 2%.

"Untuk GWM Averaging berlaku 16 Juli 2018 dan syariah berlaku 1 Oktober 2018," ujar Asisten Gubernur Bank Indonesia, Dodi Budi Waluyo.

Pertumbuhan kredit sampai November 2017 hanya 8% (year on year)