Internasional
Korea Utara Tolak Tukar Senjata Nuklir dengan Hubungan Dagang
Prima Wirayani, ²©²ÊÍøÕ¾
16 May 2018 21:53

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Korea Utara mengancam akan mempertimbangkan kembali rencana pertemuan bersejarahnya dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tanggal 12 Juni di Singapura bila Washington berkeras memaksa Pyongyang memusnahkan senjata nuklirnya.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Kim Kye Gwan hari Rabu (16/5/2018) yang dikutip oleh kantor berita Korea Utara KCNA, ²©²ÊÍøÕ¾ International melaporkan.
Korea Utara tidak akan pernah sepakat untuk melakukan hubungan ekonomi dan dagang dengan AS sebagai balasan atas penghentian pengembangan senjata nuklirnya, kata Kim Kye Gwan.
Pernyataan tersebut adalah sinyal terbaru bahwa pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, kemungkinan akan membatalkan pertemuannya dengan Trump. Sebelumnya, negara tersebut juga membatalkan perundingannya dengan Korea Selatan dan mengancam akan menarik diri dari pertemuan 12 Juni sebagai protes atas latihan militer AS dan Korea Selatan.
"Pernyataan yang tidak terkendali" dari Washington menjelang pertemuan 12 Juni memberi sinyal sikap yang "tidak adil", kata Kim Kye Gwan.
Dengan secara spesifik menyebut Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton, wakil menteri luar negeri Korea Utara itu mengatakan para pejabat AS memunculkan tuntutan pengabaian nuklir a la Libya dan membicarakan formula untuk menghentikan program senjata nuklir terlebih dahulu dan memberi kompensasi setelahnya.
Libya secara sukarela menghapus ambisi nuklirnya tahun 2003 demi dapat keluar dari sanksi ekonomi. Pemimpin diktator negara itu, Moammar Gaddafi, akhirnya diturunkan dari jabatannya dalam sebuah pemberontakan yang didukung negara-negara Barat dan terbunuh tahun 2011.
Korea Utara menyebut senjata nuklir sama pentingnya dengan pertumbuhan ekonomi sehingga "tanpa nuklir sebagai tameng, bila negara ini [Korea Utara] ingin mendesak atau menyerang Korea Selatan, tidak ada jaminan lagi bagi mereka," kata senior vice president perusahaan konsultasi Park Strategies, Sean King.
Perbedaan definisi denuklirisasi menjadi halangan besar bagi negosiasi tersebut.
AS menganggap konsep tersebut berarti Korea Utara harus menyerahkan seluruh senjata nuklirnya namun Pyongyang sepertinya baru akan menyetujui hal itu hanya bila beberapa syarat dipenuhi, kata beberapa analis. Syarat tersebut termasuk menarik militer AS dari Korea Selatan dan mengakhiri payung nuklir regional AS.
Jika Kim Jong Un benar-benar membatalkan pertemuan tanggal 12 Juni, hal itu bukanlah kali pertama Korea Utara membatalkan janjinya. Negara terisolasi itu telah mencurangi beberapa pemimpin AS yang kemudian mewariskan masalah itu kepada penerusnya.
Dalam kesepakatan tahun 1994 dengan Presiden AS Bill Clinton, Pyongyang berkomitmen membekukan program senjata plutonium ilegalnya namun Korea Utara kembali mengaktifkan fasilitas nuklirnya tahun 2002.
Kim Kye Gwan memperingatkan Trump akan tercatat sebagai presiden yang lebih tragis dan gagal dibandingkan pendahulunya bila ia mengikuti langkah pemimpin-pemimpin AS sebelumnya.
(prm) Next Article Siap-siap, Trump & Kim Jong Un Akan Bersua Lagi di Februari
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Kim Kye Gwan hari Rabu (16/5/2018) yang dikutip oleh kantor berita Korea Utara KCNA, ²©²ÊÍøÕ¾ International melaporkan.
Korea Utara tidak akan pernah sepakat untuk melakukan hubungan ekonomi dan dagang dengan AS sebagai balasan atas penghentian pengembangan senjata nuklirnya, kata Kim Kye Gwan.
"Pernyataan yang tidak terkendali" dari Washington menjelang pertemuan 12 Juni memberi sinyal sikap yang "tidak adil", kata Kim Kye Gwan.
Dengan secara spesifik menyebut Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton, wakil menteri luar negeri Korea Utara itu mengatakan para pejabat AS memunculkan tuntutan pengabaian nuklir a la Libya dan membicarakan formula untuk menghentikan program senjata nuklir terlebih dahulu dan memberi kompensasi setelahnya.
Libya secara sukarela menghapus ambisi nuklirnya tahun 2003 demi dapat keluar dari sanksi ekonomi. Pemimpin diktator negara itu, Moammar Gaddafi, akhirnya diturunkan dari jabatannya dalam sebuah pemberontakan yang didukung negara-negara Barat dan terbunuh tahun 2011.
Korea Utara menyebut senjata nuklir sama pentingnya dengan pertumbuhan ekonomi sehingga "tanpa nuklir sebagai tameng, bila negara ini [Korea Utara] ingin mendesak atau menyerang Korea Selatan, tidak ada jaminan lagi bagi mereka," kata senior vice president perusahaan konsultasi Park Strategies, Sean King.
Perbedaan definisi denuklirisasi menjadi halangan besar bagi negosiasi tersebut.
AS menganggap konsep tersebut berarti Korea Utara harus menyerahkan seluruh senjata nuklirnya namun Pyongyang sepertinya baru akan menyetujui hal itu hanya bila beberapa syarat dipenuhi, kata beberapa analis. Syarat tersebut termasuk menarik militer AS dari Korea Selatan dan mengakhiri payung nuklir regional AS.
Jika Kim Jong Un benar-benar membatalkan pertemuan tanggal 12 Juni, hal itu bukanlah kali pertama Korea Utara membatalkan janjinya. Negara terisolasi itu telah mencurangi beberapa pemimpin AS yang kemudian mewariskan masalah itu kepada penerusnya.
Dalam kesepakatan tahun 1994 dengan Presiden AS Bill Clinton, Pyongyang berkomitmen membekukan program senjata plutonium ilegalnya namun Korea Utara kembali mengaktifkan fasilitas nuklirnya tahun 2002.
Kim Kye Gwan memperingatkan Trump akan tercatat sebagai presiden yang lebih tragis dan gagal dibandingkan pendahulunya bila ia mengikuti langkah pemimpin-pemimpin AS sebelumnya.
(prm) Next Article Siap-siap, Trump & Kim Jong Un Akan Bersua Lagi di Februari
Tags
Related Articles
Recommendation

Most Popular