Pengusaha Keluhkan Sistem Perizinan Online Pemerintah
Rivi Satrianegara, 博彩网站
30 July 2018 17:03
Jakarta, 博彩网站 - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai masih banyak kendala dalam penerapan sistem perizinan tunggal secara online (online single submission/OSS). Kendala yang paling disoroti adalah bagaimana belum ada integrasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.
Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan ada Kementerian yang belum menerapkan perizinan secara online dan terintegrasi. Selain itu, di daerah pun belum berjalan sama sekali.
Lalu yang menjadi masalah adalah proses akan terhambat di kementerian pusat, karena sejak terbitnya aturan terkait OSS secara legal perizinan tidak boleh lagi dikeluarkan.
"Kalau dia keluarin [perizinan], dia menyalahi aturan. Tapi kan untuk daerah lain," tutur Shinta dalam Member's Gathering Apindo yang membahas penerapan OSS, Senin (30/7/2018).
"Kenyatannya memang dari kementerian di pusat saja belum siap, bagaimana ke daerah, itu lebih sulit lagi," imbuhnya.
Shinta sendiri ragu dalam waktu sekitar enam bulan, penerapan OSS akan benar-benar matang untuk akhirnya pengelolaan berpindah ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Perpindahan sendiri berkali-kali disampaikan akan dilakukan bila memang sistem OSS sudah lebih siap.
"Kalau sebelum 6 bulan tidak bisa, tidak mungkin pengusaha tidak urus izin 6 bulan karena dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) saja tidak cukup, kan usaha macam-macam, itu semua harus interlink," kata Shinta.
Meski begitu, Shinta menilai kehadiran OSS adalah hal yang positif. Bila sudah berjalan dengan baik, dia menilai OSS ada perubahan signifikan dalam sistem perizinan berusaha di Indonesia. Namun dengan kondisi yang dia rasa agak memaksa, Shinta akan terus mengevaluasi hal-hal yang masih ada kekurangan.
"Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu saja masih ada yang belum jalan, apalagi sekarang online semua. Pasti tidak mudah. Kita mesti berikan waktu dan evaluasi alternatif, kalau ini mandek apa yang harus dilakukan. Tapi untuk sekarang kita pikir positif dulu."
Dalam mendukung sosialisasi OSS, Shinta mengatakan Apindo juga akan menghadirkan layanan helpdesk di Kantor Apindo untuk para pengusaha. Kehadiran helpdesk ini memiliki fungsi yang sama dengan keberadaan helpdek di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian.
"Di Kemenko Perekonomian sendiri sudah ada bantuan helpdesk maupun sosialisasi yang diberikan namun terbatas. Untuk itu kami mau mendukung pemerintah dengan mengadakan lebih banyak sosialisasi."
(dru) Next Article LIVE! Buka-Bukaan Pengusaha Soal Ruwetnya Berbisnis di RI
Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan ada Kementerian yang belum menerapkan perizinan secara online dan terintegrasi. Selain itu, di daerah pun belum berjalan sama sekali.
Lalu yang menjadi masalah adalah proses akan terhambat di kementerian pusat, karena sejak terbitnya aturan terkait OSS secara legal perizinan tidak boleh lagi dikeluarkan.
"Kalau dia keluarin [perizinan], dia menyalahi aturan. Tapi kan untuk daerah lain," tutur Shinta dalam Member's Gathering Apindo yang membahas penerapan OSS, Senin (30/7/2018).
Shinta sendiri ragu dalam waktu sekitar enam bulan, penerapan OSS akan benar-benar matang untuk akhirnya pengelolaan berpindah ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Perpindahan sendiri berkali-kali disampaikan akan dilakukan bila memang sistem OSS sudah lebih siap.
"Kalau sebelum 6 bulan tidak bisa, tidak mungkin pengusaha tidak urus izin 6 bulan karena dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) saja tidak cukup, kan usaha macam-macam, itu semua harus interlink," kata Shinta.
Meski begitu, Shinta menilai kehadiran OSS adalah hal yang positif. Bila sudah berjalan dengan baik, dia menilai OSS ada perubahan signifikan dalam sistem perizinan berusaha di Indonesia. Namun dengan kondisi yang dia rasa agak memaksa, Shinta akan terus mengevaluasi hal-hal yang masih ada kekurangan.
"Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu saja masih ada yang belum jalan, apalagi sekarang online semua. Pasti tidak mudah. Kita mesti berikan waktu dan evaluasi alternatif, kalau ini mandek apa yang harus dilakukan. Tapi untuk sekarang kita pikir positif dulu."
Dalam mendukung sosialisasi OSS, Shinta mengatakan Apindo juga akan menghadirkan layanan helpdesk di Kantor Apindo untuk para pengusaha. Kehadiran helpdesk ini memiliki fungsi yang sama dengan keberadaan helpdek di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian.
"Di Kemenko Perekonomian sendiri sudah ada bantuan helpdesk maupun sosialisasi yang diberikan namun terbatas. Untuk itu kami mau mendukung pemerintah dengan mengadakan lebih banyak sosialisasi."
(dru) Next Article LIVE! Buka-Bukaan Pengusaha Soal Ruwetnya Berbisnis di RI
Most Popular