
Ssst! Batang Jurus Pamungkas RI Tekuk Vietnam Tarik Investasi

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Batang di Jawa Tengah disiapkan sebagai kawasan industri terpadu seluas 4.000 hektare. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bahkan menyebut di Batang akan ada pendekatan khusus termasuk soal rencana lahan gratis seperti di Vietnam.
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM, Ikmal Lukman mengungkapkan Indonesia memang harus bersaing dengan negara tetangga untuk berlomba menarik investasi.
"Sebenarnya ide untuk buat kawasan industri Brebes maupun Batang adalah karena kita tahu dengan adanya relokasi ini, semua negara pesaing kita berebut untuk gaet menarik investor. Kita tahu berbagai hal, kita harus akui kita kalah kompetitif, daya saing masih kalah dibanding negara misalnya Vietnam, Thailand, Malaysia dan Filipina," sebut Ikmal dalam Squawk Box, ²©²ÊÍøÕ¾ (Jum'at, 03/07/2020).
Salah satu faktor persaingan, yakni kendala lahan. Tingginya harga lahan di Indonesia kerap tidak bisa diikuti oleh investor dari negara lain. Apalagi, dikhawatirkan birokrasi yang meminta jatah juga terjadi di daerah
"Selama ini harga lahan di Indonesia terlalu mahal. Dibanding Vietnam yang nggak lebih Rp 1,1 juta untuk harga beli, namun beberapa hal dia gratiskan. Ini kan daya saing yang belum apa-apa kalah. Sedangkan Indonesia 3-4 juta per meter. Nah untuk tingkatkan daya saing, maka penyediaan lahan ada di Brebes dan Batang," sebut Ikmal.
Progres Relokasi dari Negara Lain
Ia mengatakan salah satu perusahaan yang diincar untuk berinvestasi di Indonesia sudah masuk ke dalam tahap konstruksi atau pembangunan pabrik di Subang Jawa Barat.
Ia memang tidak menjelaskan secara rinci nama perusahaannya, namun dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, perusahaan itu diprediksi sudah akan bisa melakukan produksi.
"Satu diantaranya sudah konstruksi dan diharapkan akhir tahun sudah produksi, lainnya (tahap) perizinan. Arahan presiden pokoknya untuk relokasi ini semua investor datang ke Indonesia cukup bawa uang, teknologi dan keterampilan mereka," sebut Ikmal.
Berbagai pergerakan, utamanya dalam hal administrasi harusnya bisa dengan mudah dikerjakan oleh pemerintah. Jangan sampai perusahaan-perusahaan yang sudah menyatakan komitmennya justru harus 'kabur' karena kelambatan birokrasi. Padahal, perusahaan yang akan merelokasi pabriknya tidak menunggu kesiapan Indonesia.
(hoi/hoi) Next Article Jokowi Siapkan Batang Sambut Pabrik Dunia, Berapa yang Masuk?