²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Pimpinan daerah di wilayah Jabodetabek melakukan rapat secara virtual sebagai tindak lanjut keputusan PSBB total yang diterapkan DKI Jakarta, pada Kamis siang (10/9). Keputusan tersebut akan sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat di wilayah sekitarnya, Tangerang, Depok, Bekasi hingga Bogor.

Kepala daerah yang hadir Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Sekda Provinsi Banten. Wakil Walikota Bogor, Walikota Tangerang, Walikota Tangsel, Bupati Tangerang, Bupati Bogor, Wakil Walikota Bekasi dan Wakil Walikota Bogor dan yang mewakili Walikota Depok. 

Pertemuan ini mengintensifkan komunikasi antar pimpinan wilayah. Di dalamnya termasuk berbagi penggunaan rumah sakit untuk penanganan Covid-19. Adapun RS di wilayah DKI Jakarta disinyalir sudah hampir penuh akibat angka positif Covid-19 yang terus meningkat.

Pilihan Redaksi BPDP Sawit Dorong Produksi Hand Sanitizer Berbahan Baku Sawit Asyik! Bansos Hingga Subsidi Gaji Rp 600 Ribu Lanjut di 2021 DKI PSBB Total, Ini Syarat Naik Pesawat dari Bandara Soetta

"Sejauh ini masih akan dikoordinasikan lebih lanjut antara Pemprov DKI, Banten dan Jabar. Salah satunya dukungan pemanfaatan RS dan tempat isolasi yang masih mungkin dimanfaatkan oleh warga DKI di RS Jabodetabek. Kota Tangsel dan Kota Bogor termasuk yg sudah menampung pasien Covid-19 dari Jakarta," kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim kepada ²©²ÊÍøÕ¾, Kamis (9/10).

Pembahasan mengenai penggunaan rumah sakit sangat penting saat ini. Daya tampung yang kian tergerus mengancam perawatan. Komunikasi antara pejabat wilayah menjadi kunci. Dari situ, kebijakan perihal PSBB masih terus dibahas secara dinamis.

"Untuk penetapan apakah PSBB penuh atau alternatif lain, masih perlu dibahas kembali dalam minggu ini," sebutnya.

Adapun hal yang tidak kalah pentingnya adalah soal pengetatan akses keluar-masuk wilayah seperti yang dilakukan pada pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap pertama lalu.

Dalam rapat pimpinan daerah se-Jabodetabek hari ini, belum ditentukan keputusan untuk membatasi pergerakan manusia, termasuk penggunaan Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) maupun pengetatan di KRL.

"Belum dibahas (SIKM dan KRL). DKI, Jabar dan Banten masih mencari format yang tepat agar permasalahan penanganan kesehatan masyarakat dan perputaran ekonomi dapat sejalan," kata Dedie.

Namun, mengenai kemungkinan penggunaan SIKM untuk memasuki wilayah Jabodetabek maupun pengetatan KRL masih ada peluang terjadi. Pasalnya, komunikasi antara pimpinan daerah di Jabodetabek masih alot terjadi. Dedie menyebut pembicaraan bakal tetap berlangsung dalam mengatasi Covid-19.

"Intinya tetap PSBB namun format detail teknisnya akan dibicarakan kembali," katanya.

(hoi/hoi) Next Article Anies Siapkan Denda Sampai Rp 50 Juta Buat Pelanggar PSBB DKI