²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Pemerintah mematok target tinggi dalam penentuan jumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) mineral baru yang akan beroperasi pada 2021 mendatang.

Dari 18 smelter yang telah selesai dibangun hingga November 2020, pemerintah menargetkan tambahan 32 smelter baru beroperasi hingga 2021. Dengan demikian, pada 2021 ditargetkan sebanyak 50 smelter beroperasi.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin (23/11/2020).

Meski hingga November 2020 telah ada sebanyak 18 smelter, namun pemerintah menargetkan tahun ini sebanyak 19 smelter beroperasi. Ini artinya, ada satu smelter lagi yang belum beroperasi sesuai target tahun ini.

Dia merinci, penambahan smelter pada tahun depan terutama dari smelter nikel yang diperkirakan bertambah sebanyak 17 smelter dari 12 smelter saat ini menjadi 29 smelter pada 2021. Lalu, smelter bauksit bertambah sebanyak sembilan smelter menjadi 11 smelter dari dua smelter saat ini.

Kemudian, smelter besi bertambah menjadi empat smelter dari saat ini satu smelter, lalu smelter mangan, timbal dan seng masing-masing bertambah menjadi dua smelter dari saat ini satu smelter.

Baca: Tambah Kapasitas Smelter, Freeport & Mitsubishi Sepakati MoU

Pada 2024 mendatang, pemerintah bahkan menargetkan 53 smelter akan beroperasi, terdiri dari smelter nikel 30 unit, smelter bauksit 11 unit, smelter besi 4 unit. Lalu, smelter tembaga 4 unit, smelter mangan 2 unit, dan smelter timbal dan seng 2 unit.

"Hingga November 2020, smelter yang telah selesai dibangun 18 unit dan 35 unit masih on progress. Diharapkan sampai dengan 2024 mendatang, akan diselesaikan 53 smelter," ungkapnya kepada Komisi VII DPR RI, Senin (23/11/2020).

Dia mengatakan, realisasi investasi smelter sampai dengan semester 1 2020 ini mencapai US$ 10,8 miliar. Sementara total investasi yang dibutuhkan bakal dicapai sebesar US$ 19,9 miliar.

Lebih lanjut dia mengatakan terdapat beberapa kendala dalam pembangunan smelter di tengah pandemi ini antara lain tertundanya pengiriman peralatan maupun kedatangan tenaga ahli dari negara luar.

Selain itu, penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Indonesia juga menghambat mobilisasi tenaga kerja dan logistik.

Baca: Smelter Lamban, Pemerintah Kirim Surat Teguran ke Freeport

"Kemudian, kesepakatan pendanaan juga tertunda," ungkapnya.

Di tengah kendala yang ada, menurutnya beberapa upaya juga dilakukan pemerintah demi mendorong percepatan pembangunan smelter, di antaranya pertemuan dengan para pembangun smelter untuk mengetahui kendala yang dihadapi.

Kemudian, one on one meeting antara pembangun smelter dengan PLN. Penyusunan info memo perusahaan pembangun smelter untuk nantinya ditawarkan kepada para calon investor dan calon pendana.

One on one meeting dan kerjasama dengan MKU Services LLC di Houston, Amerika Serikat dalam rangka market sounding untuk mencari investor.

"Koordinasi dengan Kemenko Perekonomian dalam mendorong terbangunnya smelter dengan memasukkan ke dalam Proyek Strategis Nasional, sehingga kendala-kendala yang dihadapi terutama dari sisi administrasi bisa dengan cepat terselesaikan," jelasnya.

Baca: 30 Smelter Jalan, Produksi Bijih Nikel RI Melonjak 3x di 2024

(wia) Next Article Pantau Hilirisasi Minerba, ESDM Rogoh Kocek Minimal Rp 12,9 M