²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Rencana impor beras sebanyak 1 juta ton menuai polemik berkepanjangan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah soal anggapan impor beras memicu para pemburu rente.

Ketua Dewan Nasional Pembaruan Agraria, Iwan Nurdin menduga ada pihak yang memang memaksakan rencana impor beras di tengah panen raya.

"Perkara ini nampaknya bukan soal perlu atau tidak beras lagi, tapi ada pihak-pihak yang berkepentingan supaya impor dilakukan. Saya curiga erat kaitannya dengan pemburuan rente politik, apa biaya politik reguler aktor-aktor politik sampai ke biaya masa depan timses dan persiapannya. Karena polanya sudah nggak rasional. Nampaknya memaksakan harus impor di tengah situasi relatif sulit," katanya kepada ²©²ÊÍøÕ¾, Jumat (26/3/21).

Pilihan Redaksi Blak-blakan Mendag Lutfi, Soal Impor Beras Hingga Siap Resign Cek! Biar Ngerti, Ini 10 Parameter Pemilihan Baterai Listrik

Padahal, Kementan dan Perum Bulog sendiri sudah mengingatkan bahwa stok beras di dalam negeri cukup. Apalagi ada tambahan dari momen panen raya dimana bisa bertambah hingga belasan juta ton. Namun, impor beras bisa menjadi cepat untuk mendapatkan uang.

"Bisnis lagi lesu ini satu-satunya bisnis yang dapat cuan dimana periode lalu ada hutan, tambang, yang lain-lain. Sekarang semua lagi surut nampaknya impor pangan jadi sumber cuan utama dalam berpolitik dan birokrasi, mafia pangan importir pangan juga," jelasnya.

Bukan hanya cepat, angka yang diperoleh dengan impor beras ini juga menggiurkan. Iwan menilai komoditas ini bersama komoditas lain seperti daging sapi, gula hingga garam memiliki margin yang sangat besar.

"Saya hitung-hitungan kasar aja, 1 juta ton sama dengan 1 miliar Kg. Hari ini disparitas harga maksimal Rp 3.000/Kg. Ada potensi gross untung kotor Rp 3 triliun. Kalau kita lihat dengan kecepatan impor, nanti pengapalan, distribusi, pergudangan taruh terpotong 50%. Masih ada sisa keuntungan Rp 1,5 triliun. Dengan suasana lesu gini, nampaknya satu-satunya harapan cuan politik itu tersisa ini," katanya.

(hoi/hoi) Next Article RI Impor 1 Juta Ton Beras Belum Terealisasi, Ini Sebabnya