²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Harga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) diklaim bisa lebih murah dibandingkan harga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara.

Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) periode 2012-2018 Djarot Sulistio Wisnubroto menyebut, harga listrik dari PLTN bisa sekitar 6-7 sen dolar per kilo Watt hour (kWh).

Dia mengatakan, harga tersebut berdasarkan hitung-hitungan yang sempat dilakukan PT PLN (Persero) beberapa tahun lalu.

"Berapa sih harga listrik misalnya kita membangun PLTN di Bangka, tentu saja dengan skenario G to G, dengan finansial yang cukup fleksibel, kita menghitung dengan PLN sekitar 6-7 sen (dolar) per kWh. Itu yang kita hitung saat itu, meskipun ada beberapa skenario yang lain," tuturnya dalam acara Energy Corner ²©²ÊÍøÕ¾, Senin (31/10/2022).

Baca: Ahli Sebut Pembangkit Nuklir Lebih Aman daripada PLTU lho..

Dia mengatakan, panjangnya usia PLTN yang bisa mencapai 60 hingga 80 tahun juga dapat memberikan keuntungan lebih. Sementara usia PLTU masih lebih pendek dari pembangkit nuklir ini.

Selain itu, operasional PLTN ini juga tidak akan terpengaruh oleh fluktuasi harga bahan bakar. Tak seperti dengan PLTU yang sangat bergantung pada harga batu bara.

Terlebih, lanjutnya, dengan semakin berkembangnya teknologi dan juga rencana dihentikannya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), bisa membuat harga listrik pembangkit nuklir semakin bersaing.

Namun demikian, dia mengakui, biaya investasi yang besar di awal masih menjadi momok yang kurang menarik untuk pembangkit nuklir. Misalnya, PLTN di Bangladesh dengan kapasitas 2.400 Mega Watt (MW) butuh biaya sebesar US$ 12,65 miliar.

"Investasi mahal, sangat besar harus diakui ada pengaruh. Lalu finansial rumit, pembangunan lama. Itu faktor-faktor keputusan dari rezim saya dulu. Kita harus lihat cost benefit, yang bagus, baik, besar, dan bersih," tuturnya.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Herman Darnel Ibrahim menyebutkan, dalam upaya membangun PLTN ini, pemerintah harus mempersiapkan dan mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi, seperti bagaimana penanganan pembuangan limbah, aturan dan tanggung jawab, perencanaan biaya, dan siapa yang akan memikul pembiayaan tersebut.

"Kita baru punya Bapeten itu Badan Pengawas Tenaga Nuklir, tapi yang diperlukan adalah Badan Pengawas Keselamatan Tenaga Nuklir yang independen. Jadi tidak bisa dipengaruhi pemerintah," paparnya dalam Energy Corner ²©²ÊÍøÕ¾, Senin (31/10/2022).

Dia menjelaskan, badan pengawas independen ini agar pengambilan keputusan dilakukan secara matang dan tidak terpengaruh oleh pemerintah. Menurutnya, ini juga dilakukan di negara lain.

Herman mengatakan, pada umumnya ada tiga fase untuk pembangunan PLTN, diawali dengan fase nol, yaitu menetapkan dalam kebijakan.

"Fase satu itu adalah persiapan sebelum memulai pembangunan, di mana kesiapan nasional dimulai dari peraturan-peraturan, infrastruktur, kemudian hal-hal yang diperlukan lainnya. Artinya, kesiapan ini sampai kita menyatakan kita akan membangun," ungkapnya.

Baca: Ini Daerah RI yang Mungkin Akan Dibangun Tenaga Nuklir

(wia) Next Article Ahli Sebut Pembangkit Nuklir Lebih Aman daripada PLTU lho..