²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Pengusaha tekstil dan produk tekstil (TPT), garrmen (pakaian jadi), hingga alas kaki mengungkapkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tengah terjadi. Menyusul penurunan permintaan di pasar ekspor, bahkan sampai 50%.

Kondisi ini dipicu perlambatan ekonomi di negara tujuan ekspor. Ditambah hiperinflasi di saat musim dingin, yang memaksa konsumen di negara-negara tersebut lebih mengutamakan membeli makanan dan energi.

Jumlah PHK di sektor padat karya dilaporkan mencapai lebih dari 70 ribu orang saat ini. Berawal dari dirumahkan, hingga karyawan kontrak tak lagi diperpanjang masa kontraknya, juga PHK karyawan tetap.

Baca: Awas, 'Lingkaran Setan' Muncul Gegara PHK Massal

Hanya saja, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan jumlah PHK yang terjadi lebih kecil dari laporan pengusaha.

Lalu seperti apa data PHK yang terjadi sampai saat ini?

Versi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)

Menaker Ida mengatakan, kasus PHK di Indonesia sepanjang tahun 2021 mencapai 127.085 orang, turun signifikan dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 386.877 orang. Dan, di tahun 2019 tercatat ada 18.911 orang terkena PHK.

"Sepanjang Januari-September 2022, jumlah kasus PHK tercatat 10.765 orang," kata Menaker saat rapat dengan Komisi IX DPR, dikutip Kamis (10/11/2022).

Versi Industri Tekstil

Merespons data Kemenaker itu, Sekjen Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, data yang disebutkan Menaker adalah hanya untuk pekerja tetap.

Sementara ada banyak pekerja bukan tetap yang menjadi korban PHK.

"10 ribu itu (data Kemenaker) PHK karyawan tetap. Banyak yang karyawan kontrak di-terminate kontraknya, ini tidak termasuk data PHK-nya Kemenaker (Kementerian Ketenagakerjaan)," kata Redma.

Baca: Menteri Jokowi Janjikan Keringanan Utang, Pengusaha Minta Ini

"Data yang dirumahkan juga tak masuk data PHK. Tapi pada faktanya lapangan, pengurangan tenaga kerja sudah sampai 73 ribu (di Jawa Barat) ditambah 20 ribu di Jawa Tengah," kata Redma.

Versi ILO-BWI

Sementara itu, Better Work Indonesia (BWI) menyebutkan, berdasarkan informasi informal dari 218 pabrik di bawah binaan program ILO-BWI, 11 pabrik di Jawa Barat telah terkena dampak ketidakpastian tersebut.

"Efek penurunan produksi masih belum pasti. Dari data informal yang dikumpulkan dari 218 pabrik, sebanyak 61 pabrik telah terkena dampak kondisi ini. Pabrik-pabrik ini berlokasi di 4 provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, dan Yogyakarta," demikian keterangan ILO-BWI diterima ²©²ÊÍøÕ¾, dikutip Kamis (10/11/2022).

"11 dari pabrik yang terkena dampak ini berlokasi di Jawa Barat," demikian data ILO-BWI.

Disebutkan, lebih dari 1.464 buruh tetap di pabrik-pabrik binaan BWI kehilangan pekerjaannya.

"Sekitar 17.844 pekerja non-tetap dilaporkan tak lagi diperpanjang kontrak kerjanya," sebut ILO-BWI.

BWI merupakan kemitraan antara Organisasi buruh internasional, International Labour Organization (ILO) dan Korporasi Keuangan Internasional (IFC), serta anggota Kelompok Bank Dunia, bermitra dengan pekerja dan pabrik garmen di Indonesia.

Baca: Wah, Ekonom Ini Desak Upah Buruh Naik 11%

Versi Asosiasi Pengusaha Indonesia

Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan, per akhir Oktober 2022 sudah ada 79.316 orang buruh kehilangan pekerjaan. Mereka adalah pekerja 127 perusahaan di sektor padat karya.

"Sifatnya ada yang memang PHK, ada yang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak diteruskan. Ada juga yang memang karena pabrik pada akhirnya tutup produksi," kata Wakil Ketua bidang Ketenagakerjaan Apinndo Aloysius Budi Santoso.

Lingkaran Setan

Pengusaha pun mewanti-wanti pemerintah agar bergerak cepat melakukan antisipasi. Pasalnya, penurunan ekspor diprediksi akan terus berlanjut sampai tahun 2023.

Mulai dari penguatan konsumsi domestik, penyelamatan pasar domestik dari serbuan impir, hingga keringanan utang. Ini adalah upaya yang diminta pengusaha agar dijadikan sebagai strategi pemerintah menekan laju PHK, terutama di sektor padat karya.

Baca: Mendadak Bos Pengusaha Minta Keran Impor Ditutup, Ada Apa?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira.

"Gelombang PHK harus dicegah karena menyebabkan pelemahan pendapatan masyarakat," kata Bhima.

"Kalau tingkat pengangguran kembali naik, secara agregat permintaan bisa turun. Bisa hambat pemulihan konsumsi domestik," tambah dia.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Perindustrian Bobby Gafur Umar menambahkan, 'lingkaran setan' akibat efek domino PHK massal bisa diputus bahkan dicegah.

"Lingkaran setan ini bisa nggak terjadi. Asalkan policy-nya tepat," kata Bobby.

(dce/dce) Next Article Mulai Ada Riak PHK Massal, Pekerja di RI Bisa Deg-Degan