²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Menteri Keuangan (Menkeu) Amerika Serikat (AS), Janet Yellen memperpanjang batas waktu paling cepat untuk penetapan gagal bayar utang (default) pemerintah dari 1 Juni menjadi 5 Juni 2023.

Melansir dari Reuters, Presiden Joe Biden dan negosiator dari Partai Republik mengatakan bahwa mereka sedang melakukan kesepakatan untuk menaikkan plafon utang pemerintah AS sebesar US$ 31,4 triliun setelah Departemen Keuangan memperingatkan bahwa default yang ditetapkan pada 5 Juni mendatang.

Baca: Hampir 'Bangkrut', IMF Mantap Naikkan Proyeksi PDB AS

Jika negosiasi gagal, AS terancam menghadapi bencana ekonomi imbas default atau gagal bayar utang. Namun Biden menyebut bahwa dia masih optimistis.

"Semua tampak baik. Saya optimis," tegas Biden, Sabtu (27/5/2023).

Foto: AFP via Getty Images/SUZANNE CORDEIRO US flags are seen at former US President Donald Trump's 2024 election campaign rally in Waco, Texas, March 25, 2023. - Trump held the rally at the site of the deadly 1993 standoff between an anti-government cult and federal agents. (Photo by SUZANNE CORDEIRO / AFP) (Photo by SUZANNE CORDEIRO/AFP via Getty Images)

Sementara itu, perwakilan Partai Republik, Patrick McHenry, mengatakan bahwa ia setuju dengan pernyataan dan optimisme Biden. Namun, ia tetap memperingatkan bahwa proses negosiasi belum rampung.

"Saya optimis (hasilnya baik)," ucap McHenry.

Sebelumnya, Menteri Keuangan AS Yellen mengatakan bahwa pemerintah akan kekurangan uang untuk membayar tagihannya pada 5 Juni. Negosiator sedang mendiskusikan kesepakatan yang akan menaikkan batas waktu selama dua tahun, tetapi tetap berselisih apakah akan memperketat ketentuan untuk beberapa program anti-kemiskinan.

Baca: Kacau, Pemegang Emas Sedunia Dibuat Deg-Degan sama Amerika

Menurut laporan CNN, McCarthy dilaporkan meninggalkan Capitol pada Jumat (26/5/2023) lalu setelah panggilan konferensi. Salah satu letnan utamanya mengatakan kepada sesama anggota Partai Republik bahwa tidak ada kesepakatan yang dicapai.

Kesepakatan apa pun harus mendapatkan persetujuan di DPR yang dikendalikan Partai Republik dan Senat yang dipimpin Demokrat. Proses untuk Biden dapat menandatanganinya menjadi undang-undang (UU) bisa memakan waktu lebih dari seminggu.

Menurut seorang pejabat AS, negosiator secara tentatif telah mencapai kesepakatan yang akan membatasi pengeluaran untuk banyak program pemerintah tahun depan.

(wur) Next Article Nasib Kebangkrutan AS Mundur ke 5 Juni, Biden Blak-blakan!