²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas mencatat, jumlah stunting atau anak yang kekurangan asupan gizi sehingga gagal tumbuh masih banyak di 12 provinsi. Akibatnya, intervensi penanganan akan dilakukan pemerintah pusat.

Secara nasional, tingkat stunting di tengah-tengah masyarakat mencapai 21,6% dari total penduduk pada 2022, atau turun dari catatan tahun sebelumnya 24,4%. Namun, pada 2024, Kementerian PPN/Bappenas menargetkan penurunan signfikan hingga tersisa hanya 14%.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, penurunan tingkat kemiskinan ekstrem secara signifikan ini penting untuk menunjang kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia pada masa depan.

"Saat ini memang angka stunting kita 21,6% tentu di 2024 kita punya target turunkan stunting menjadi 14%, karena ini penting stunting untuk menjamin kualitas SDM kita ke depan," ujar Amalia dalam program Economic Update ²©²ÊÍøÕ¾, dikutip Jumat (14/7/2023).

Baca: Jadi Negara Maju, Pendapatan RI Harus Naik 3 Kali Lipat!

Namun, dia mengakui, penurunan tingkat stunting itu bukan perkara mudah karena masih ada 12 provinsi di Indonesia yang persentase jumlah stunting lebih besar dari jumlah agregat nasional, diantaranya pun berlokasi di pulau Jawa. Oleh sebab itu, intervensi penanganan akan dilakukan di sana.

Adapun 12 provinsi itu adalah Nusa Tenggara Timur sebesar 35,3%, Sulawesi Barat 35 %, Nusa Tenggara Barat 32,7%, Aceh 31,2%, Kalimantan Barat 27,8% Sulawesi Utara 27,7%, Kalimantan Selatan 24,6%, Jawa Barat 20,2%, Jawa Timur 19,2%, Jawa Tengah 20,8%, Sumatera Utara 21,1%, dan Banten 20%.

"Pertama kita akan perkuat intervensi di 12 provinsi prioritas, di mana provinsi-provinsi itu lah yang memiliki prevelansi stunting tertinggi dan jumlah balita stunting terbesar," tegas Amalia.

Setelah pemetaan intervensi dilakukan, strategi kedua pemerintah untuk menurunkan angka stunting adalah dengan pendampingan kepada keluarga prioritas melalui tim pendamping keluarga supaya memastikan ibu-ibu hamil dan anak balitanya memiliki asupan nutrisi yang baik.

Baca: Cuma Butuh 2 Tahun, RI Naik Kelas ke Menengah Atas, Kok Bisa?

Kemudian, meningkatkan penguatan intervensi spesifik seperti pemberian makanan tambahan, asupan vitamin, imunisasi dan air susu ibu (ASI) eksklusif. Lalu, ada penguatan data rutin untuk memenuhi alat ukur terstandar dan pelatihan kader di seluruh posyandu Indonesia.

"Juga dengan penguatan konvergensi pembiayaan, terutama nanti bagaimana belanja kementerian lembaga, DAK dan dana desa bisa saling koheren dan saling sinergi untuk berpadu menurunkan stunting dengan lebih efektif dan efisien," tutur Amalia.

"Jadi tunting bukan hanya Kemenkes tentunya, ada kementerian PUPR untuk memastikan infrastruktur, sanitasi, air minum misalnya, lalu kemudian juga ada peranan pemda, dan ini sekali lagi penurunan stunting kemiskinan adalah upaya multidimensi dsn multi-stakeholder," ucap Amalia.

(haa/haa) Next Article Bocor, Bocor! Dana Stunting Kok Buat Pagar, Rapat & Motor PNS