²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki mengakui para pelaku usaha UMKM di Indonesia masih banyak yang kesulitan mengakses pembiayaan, karena sebagian besar para pelaku UMKM masih unbankable atau orang dewasa yang belum memiliki rekening bank sendiri.

"Seperti yang kita tahu, sebagian besar para pelaku UMKM kita masih unbankable, sehingga BI (Bank Indonesia) mencatat 69% pelaku UMKM masih membiayai usahanya dengan modal sendiri, modal keluarga atau mertua, itu pun kalau mertuanya kaya," kata Teten dalam acara AFPI UMKM Digital Summit 2023, Kamis (21/9/2023).

Baca: Satu Per Satu Pedagang Pasar Tanah Abang Ambruk, Ada Apa?

Teten mengatakan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada pihaknya, pada Tahun 2024 kredit perbankan untuk UMKM minimum harus sudah mencapai 30%. Tetapi, dia menyayangkan hal itu nampaknya akan sulit untuk tercapai, karena saat ini saja kredit perbankan untuk UMKM baru sekitar 21%-22%.

"Pak Presiden sudah minta pada tahun 2024 itu kredit perbankan untuk UMKM itu harus 30% minimum, tapi saya yakinkan itu gak akan tercapai, ya karena hari ini baru sekitar 21%-22%," ujarnya.

Menurutnya, hal itu bisa tercapai dengan pendekatan teknologi, seperti yang dilakukan oleh fintech untuk menyalurkan pembiayaan kepada UMKM.

Foto: Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki. (²©²ÊÍøÕ¾/Martyasari Rizky) Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki. (²©²ÊÍøÕ¾/Martyasari Rizky)

"Kalau masih tetap memaksa UMKM punya aset, punya agunan untuk bisa mendapatkan kredit perbankan, sampai kuda bisa menari pun nggak mungkin bisa dilakukan. Nah sehingga di banyak negara kemudian mencari solusi, mencari ikhtiar dan dengan teknologi digital bukan hal yang tidak mungkin," tuturnya.

145 negara, katanya, sekarang sudah menerapkan credit scoring, bukan lagi masih pendekatan collateral atau jaminan, dengan cara harus ada agunan dalam bentuk aset dan lain sebagainya.

"Konsep agunan juga berkembang bukan hanya aset ya. Jadi kalau masih aset terus ya ini bank atau pegadaian? numpuk-numpuk aset buat apa? kalau usahanya macet, kan kreditnya juga macet," tukasnya.

Oleh sebab itu, saat ini pihaknya tengah mendorong agar pelaku usaha UMKM di dalam negeri harus go digital, paling tidak pencatatan keuangannya harus sudah menggunakan aplikasi digital.

Baca: Kumpulan Pengusaha Mebel RI Bidik ASEAN, Ini Targetnya

"Sudah banyak aplikasi digital, sehingga nanti kalau dengan pendekatan credit scoring, kesehatan usaha para pelaku UMKM track record digitalnya bisa dideteksi ya, kira-kira seperti itu," tuturnya.

"Bapak Presiden sudah minta ya, kami para Menteri, juga pihak perbankan, terutama himbara untuk terus mengupayakan bagaimana penerapan credit scoring dilakukan oleh perbankan, agar para pelaku UMKM kita tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan," imbuh Teten.

(wur) Next Article Vending Machine UMKM Bermunculan di Stasiun KA, Begini Penampakannya