²©²ÊÍøÕ¾

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi ²©²ÊÍøÕ¾Indonesia.com

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus menjadi headline berita di berbagai media. Hampir semua peristiwa besar di sektor ekonomi hingga politik selalu terkait dengan tindak tanduknya. Bahkan headline kolom gosip pun tak lepas dari prilaku orang nomor satu di Gedung Putih Washington.

Bukan hanya skandal dengan bintang film porno Stephanie A. Gregory Clifford atau Stormy Daniels, kecurigaan manipulasi pemilu yang dimenangi Trump terus menghiasi halaman utama media dunia. Tidak hanya itu, di sektor ekonomi, Trump terus menabuhkan genderang perang dagang yang membuat dunia gonjang-ganjing.

Setelah menerapkan tarif tinggi untuk produk asal China, Jepang, dan Eropa, pemerintahan Trump juga mengenakan tarif tinggi pada produk asal negara-negara tetangganya di Amerika Utara. Kabar terbaru, Trump bahkan berencana mengenakan tarif tinggi untuk seluruh produk China.

Dampak perang dagang tidak hanya merugikan pelaku ekspor impor, greenback juga bergerak semakin liar. Akibatnya, nilai tukar mata uang negara berkembang berjatuhan. Rupiah milik Indonesia pun tidak lepas dari amukan dolar Trump.

Semua kebijakan Trump ini dilakukan bukan semata untuk kepentingan dalam negerinya. Faktanya. Amerika Serikat juga dirugikan ketika pertumbuhan ekonomi dunia semakin melambat. Berbagai produk Paman Sam bakal kehilangan daya saing jika dolar AS terus menguat. Belum lagi, aksi balasan negara-negara yang diserang langsung melalui kebijakan tarifnya.

Semua kebijakan Washington diterapkan hanya karena Trump merasa bisa melakukannya. Kebijakan ini diterapkan karena hampir semua perdagangan dunia masih menggunakan dolar AS. Tidak ada negara yang bisa menolak kebijakan negara 'super power' seperti Amerika Serikat.

Kekuasaan Amerika Serikat dengan dolar-nya di sektor perdagangan memang sangat besar. Apalagi, pascakesepakatan Bretton Woods, dolar AS menjadi mata uang resmi dunia. Hampir seluruh perdagangan dunia menggunakan mata uang ini. Bahkan, hingga triwulan pertama 2017, hampir 61% total cadangan devisa seluruh bank sentral dunia merupakan uang dolar AS. Jumlahnya mencapai hampir US$6,3 triliun. Porsi ini jauh di atas Euro yang hanya mengisi 20% cadangan devisa dunia.

Dengan posisi dolar yang kuat, Amerika Serikat berkuasa menentukan kebijakan perdagangan dan nilai tukar dunia. Di tangan Donald Trump semua kekuasaan tersebut digunakan untuk mendongkrak popularitas dirinya di kampung Paman Sam. Salah satunya, dengan membidik negara-negara yang dicap merugikan warganya.

Teringat kisah Rahwana raja Alengka yang sakti mandraguna di negeri pewayangan. Kekuasaannya melebihi kuasa para dewa karena mampu mendominasi dunia manusia, dunia bawah tanah atau Patala, hingga dunia surgawi yang diantaranya diisi para dewa.

Meski dikenal sebagai raja lalim, Rahwana juga diakui sebagai pemimpin yang sukses dan murah hati di mata rakyatnya. Konon di bawah kepemimpinan Rahwana, kaum miskin di Alengka pun bisa memiliki kereta kencana emas. Tidak ada satupun kata kelaparan keluar dari mulut rakyat Alengka di era Rahwana.

Rahwana juga dikenal dengan pemimpin yang dikelilingi ratusan perempuan cantik. Beberapa istrinya justru para bidadari penghuni swarga loka seperti sang Hema. Bahkan, hampir semua perempuan bermimpi untuk menjadi pendamping Rahwana karena kesaktian dan kekuasaannya. Meski begitu, Rahwana tetap mengejar Shinta istri Sri Rama. Bukan karena rasa cinta atau demi kepentingan negaranya, tapi lebih karena Rahwana memiliki kuasa yang besar.

Tulisan ini bukan bertujuan menjelekkan presiden Amerika Serikat Donald Trump karena menyamakannya dengan Rahwana. Bukan pula untuk mengecilkan Amerika Serikat yang harus diakui sebagai tokoh kunci modernisasi perdagangan dan transaksi dunia. Namun, kekuasaan teramat besar di tangan Paman Sam memang bisa sangat berbahaya bagi dunia. Ingat pesan Bang Napi, "Kejahatan bukan karena niat pelaku tapi karena kesempatan yang ada".

Dengan posisi dolar AS yang vital seperti sekarang, Washington memiliki kuasa untuk mendikte dan mendominasi dunia. Padahal, pergerakan kurs dolar AS sangat berpengaruh pada dunia. Indonesia pernah merasakan pahitnya amuk penguatan dolar AS saat krisis moneter di akhir 1997 silam.

Untuk menekan ekses kekuasaan tersebut, berbagai negara dunia perlu merumuskan kebijakan baru. Salah satunya dengan menjalin kesepakatan multilateral yang bisa memaksa Amerika Serikat untuk turut menghormati kesepakatan dagang internasional.

Di sisi moneter, penggunaan mata uang alternatif perlu didorong, agar dunia tidak bergantung hanya pada dolar AS. Mata uang tunggal Eropa terbukti gagal mendongkel hegemoni dolar AS. Sedangkan alternatif lain seperti yen Jepang dan poundsterling Inggris pun masih belum mampu menggusur dolar karena masing-masing hanya menguasai 4% cadangan devisa dunia. Apalagi renminbi China yang masih kurang dari 2% cadangan devisa dunia.

Namun dengan pembentukan blok perdagangan yang massif, bukan tidak mungkin renminbi bisa menjadi pesaing terkuat dolar AS. Pasalnya, Negeri Tirai Bambu terus giat membangun blok perdagangan besar. Selain melalui inisiatif Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang merangkul ASEAN dan semua mitranya, China juga rajin melobby berbagai negara untuk menghidupkan kembali jalur sutra sebagai poros perdagangan utama dunia.

Saat ini saja, China masih menguasai lebih dari 13% pangsa pasar ekspor dunia. Porsi ini jauh di atas Amerika Serikat dan Jerman yang ada di bawahnya.

Sayangnya China sebagai pemilik renminbi memiliki sejarah buruk karena suka mem-'bully' negara-negara yang lebih kecil di pasifik. Belum lagi, rapor terkait hak asasi manusia China yang masih dianggap merah. Kondisi ini menjadikan dunia sedikit resisten untuk mejadikan renminbi sebagai uang alternatif.

Dunia tentunya tidak akan berbalik kembali ke penggunaan standar emas untuk mata uang internasional menggantikan dolar AS. Sedangkan penggunaan mata uang yang ada kerap berbenturan kepentingan. Negara-negara dunia bisa saja beralih ke teknologi blockchain. Namun, hingga kini hampir semua bank sentral kompak mengharamkan teknologi yang juga disebut distributed ledger technology (DLT) ini.

Padahal teknologi ini berpotensi melahirkan mata uang yang bisa diterima semua pelaku usaha dan juga negara. Soalnya, mata uang dengan teknologi blockchain bisa dipastikan bebas dari kepentingan negara manapun. Teknologi ini sejalan dengan arus revolusi industry generasi keempat. Akan tetapi, untuk mewujudkannya, perlu ada kesepakatan semua otoritas moneter dunia.

Bank sentral di seluruh dunia perlu merumuskan konsep virtual currency bersama yang bisa diterima semua negara dengan jaminan keamanan yang kuat. Jika terwujud, uang dunia ini, setidaknya bisa menjadi pesaing atau alternatif untuk dolar AS sebagai alat transaksi dunia.

Bila tercipta, dunia tidak akan lagi bergantung hanya dolar AS. Siapapun presidennya, Amerika Serikat sebagai pemilik greenback tidak lagi memiliki kekuatan yang terlalu besar yang bisa memorakporandakan ekonomi dunia. Sehingga dunia bisa terbebas dari ancaman seperti amuk Paman Trump.


(dru)