²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 kembali berlanjut pada awal pekan ini di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (1/4/2024). Dalam agenda sidang kali ini, Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menghadirkan para ahli dan saksi, termasuk ekonom senior INDEF Faisal Basri.

Ahli Vid Adrison berfokus membahas terkait tingkat bantuan sosial dan perlinsos menjelang pemilu yang terus meningkat pengaruhnya terhadap peningkatan perolehan suara.

Data yang diolah menunjukkan penurunan tingkat masyarakat miskin sejak 2006. Data juga diikuti oleh tingkat Perlinsos dalam total belanja yang melonjak setiap tahun menjelang Pemilu khususnya pada 2008, 2013, dan 2023.

Pada Pemilu 2024, tingkat Perlinsos menunjukkan kenaikan dari 10,04% pada 2022 menjadi 14,57% pada 2023. Hasil analisa lebih lanjut menunjukkan bahwa terdapat hubungan kuat dan konsisten antara kemiskinan dan persentase perolehan suara petahana atau kandidat yang mendapat dukungan.

Vid Adrison membaginya dalam beberapa poin terkait implikasi dari dua variabel tersebut. Analisisnya menunjukkan bahwa kebijakan bansos dapat meningkatkan perolehan suara petahana.

Tingkat suara dapat semakin tinggi dengan kenaikan margin untuk kandidat petahana 6,26%-9% untuk provinsi dengan tingkat kemiskinan 10%. Sebagai catatan, perhitungan belum memperhitungkan dampak bansos ad hoc.

Berdasarkan hasil analisis data, hal ini dapat disimpulkan bahwa petahana atau kandidat yang didukung petahana akan mendapatkan persentase suara yang lebih tinggi. Perolehan suara dapat semakin tinggi untuk daerah dengan kemiskinan yang lebih tinggi.

Salah satu data menarik yang dipaparkan yaitu terkait hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI). Hasil survei lembaga itu menunjukkan bahwa 69% penerima bansos memilih paslon 02, Prabowo-Gibran, pada Pilpres 2024.

Di sisi lain, Adrison memaparkan terkait pandangan masyarakat yang belum tentu melihat bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi dan pengangguran rendah merupakan hasil kerja pemerintah. Sedangkan, masyarakat cenderung akan memandang kesalahan pemerintah ketika ekonomi memburuk.

Tidak hanya itu, Adrison kembali menjelaskan terkait dampak kunjungan Presiden Jokowi terhadap perolehan suara paslon 02. Adrison menambahkan bahwa data juga menunjukkan kunjungan Prabowo menurunkan suara Ganjar dan tidak berdampak pada suara Anies 2024.

Selanjutnya, kunjungan Prabowo 2024 dan suara Jokowi 2019 semakin memperbesar kenaikan suara Prabowo 2024. Hal ini diperhitungkan setara dengan tambahan 6,1 juta suara dari 30 kota.

Secara keseluruhan, total suara Prabowo tanpa dukungan presiden dan bansos hanyalah 69,59 juta suara atau setara dengan 42,38%. Jumlah tersebut mendekati elektabilitas Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berdasarkan survei Charta Politika pada 4-11 Januari 2024 sebesar 42,2%.

Adrison merekomendasikan perbaikan. Intinya bansos masih diperbolehkan digunakan sebagai bukti tanggung jawab negara pada masyarakat yang membutuhkan. Namun demikian, peraturan terkait penggunaan bansos diperlukan untuk mengurangi penyalahgunaan bansos untuk meningkatkan perolehan suara petahana atau kandidat yang didukung petahana.

Faisal Basri

Sementara itu, Faisal Basri menggarisbawahi ugal-ugalannya pemerintahan Jokowi dalam menyalurkan bansos jelang pemilu. Dalam paparannya yang berjudul 'Bansos Menjelang Pemilu 2024 Sangat Ugal-Ugalan untuk Memenangkan Prabowo-Gibran', Faisal menjelaskan dana publik yang berasal dari APBN digelontorkan terus ditambah hingga menjelang hari pemungutan suara.

Dia juga mengkritik perbedaan perilaku bansos menjelang pemilu dan pemilihan umum kepala daerah (pilkada). Dalam pilkada, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pelarangan penyaluran bansos tiga bulan sebelum pilkada.

Dalam pandangan Faisal, pembagian bansos ad hoc bisa diibaratkan memberi makan bebek secara demonstratif dan manipulative serta tidak beradab.

"Efektivitas bantuan sosial sesuai dengan tujuan hakikinya irisan belakangan yang terpenting adalah meraup suara terbanyak. Bansos seolah-olah kemurahatian. Bansos adalah kewajiban negara," ujar Faisal di sidang Mahkamah Konstitusi, Senin (1/4/2024).

Salah satu yang menjadi sorotan tajam Faisal adalah bansos El Nino. Menurutnya, intensitas dampak El Nino sebenarnya lebih besar pada 2021 bukan di 2024. Namun, bansos justru diberikan pada 2024 saat dampak El Nino mereda.

"Pada 2021 tatkala intensitas El Nino lebih tinggi dibandingkan 2024. (Bansos) 2024 diperpanjang lagi. El Nino hampir selesai malah ada bansos EL Nino. Pada 2021 gak ada bansos. Ya lagi-lagi karena tahun ini ada pemilu," jelas Faisal.

Anthony Budiawan

Sementara itu, ekonom Anthony Budiawan menyampaikan paparan 'Perpanjangan Pemberian Bantuan Sosial Sampai Juni 2024, Diputus Secara Sepihak oleh Presiden Joko Widodo Tanpa Persetujuan DPR, Melanggar Konstitusi dan Sejumlah Undang-Undang'.

Menurut Anthony, pemberian bansos secara sepihak oleh Jokowi tanpa persetujuan DPR dan tidak ditetapkan dengan UU, melanggar pasal 23 UUD dan pasal 1 Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Keuangan Negara.

Dia juga menambahkan adanya penyimpangan kebijakan APBN 2024 dan pelaksanaan pemberian bansos pada Desember 2023- Februari 2024 melanggar tugas dan fungsi Kementerian Sosial untuk menguntungkan anak presiden, yaitu Gibran.

Dia juga menggarisbawahi peran besar menteri-menteri Jokowi seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengkaitkan bansos dengan Jokowi.

"Airlangga meminta warga mengucapkan terima kasih ke Jokowi, Airlangga juga menyebut bansos berkat Jokowi dan meminta warga ingat simbol angka 2," ujar Anthony.

Dia memperkirakan kerugian negara akibat pelanggaran penyaluran bansos menjelang pemilu mencapai Rp 50,15 triliun.

Dalam catatan ²©²ÊÍøÕ¾, Jokowi memang kerap memberikan bansos dalam setahun terakhir, terutama dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai.

Sepanjang pemerintahan Jokowi, setidaknya ia telah meluncurkan berbagai BLT sekurang-kurangnya Rp190 triliun atau 346% lebih besar dibandingkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang hanya dari Rp40 triliun. Anggaran tersebut masuk dalam anggaran perlindungan sosial yang jumlahnya melebihi Rp 433 triliun pada 2023.

Pada 2020 hingga 2023, Jokowi secara agresif memberikan bantuan tunai langsung dalam bentuk Bantuan Subsidi Upah (BSU), BLT BBM, BLT UMKM, BLT Dana Desa (BLT-DD), BLT Pedagang Kaki Lima dan Warung, BLT Minyak Goreng, hingga BLT El Nino.

Pada Februari 2024 atau menjelang pemilu, pemerintahan Jokowi akan mengucurkan dana sebesar Rp11,2 triliun untuk program BLT kepada warga Indonesia dengan jumlah sasaran 18,8 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM). BLT tersebut mencakup tiga bulan sekaligus yakni Januari, Februari, dan Maret.

Airlangga Hartarto menegaskan bantuan langsung tunai (BLT) kepada 18,8 juta penduduk miskin sebesar Rp200.000 per bulan atau Rp600.000 secara total diberikan untuk memitigasi risiko pangan bagi masyarakat miskin.

Menurut Airlangga, bansos BLT ini akan menggantikan program El Nino yang pada 2023 diberikan di akhir tahun sebesar Rp200.000 per bulan. Saat itu, bantuan El-Nino diberikan November dan Desember 2023 sehingga total BLT sebesar Rp400.000.

Ìý

²©²ÊÍøÕ¾ INDONESIA RESEARCH

[email protected]