. Alasannya, aturan ini telah menimbulkan kekisruhan dan simpang siur informasi di Indonesia.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan awalnya PMK 2010 tahun 2018 tentang pajak e-commerce dibuat untuk memperoleh informasi melalui pelaku industri, namun aturan ini ditanggapi keliru bahwa akan ada pajak baru.
Selain itu, muncul juga persepsi seolah-olah yang bayar pajak adalah usaha konvensional, sementara digital tidak. Padahal perusahaan digital membayar pajak.
"Begitu banyak simpang siur. Kami sudah koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan banyak yang collect info dari perusahaan marketplace. Dengan simpang siur kami anggap perlu sosialisasi lebih lagi pada seluruh stakeholder, masyarakat, perusahaan, memahami seluruhnya," ujar Sri Mulyani, di Kantor Pajak Tebet, Jakarta, Jumat (29/3/2019).
"Saya memutuskan menarik PMK 210/2018. Itu kita tarik dengan demikian yang simpang siur tanggal 1 April ada pajak e-commerce itu nggak benar, kami putuskan tarik PMK-nya."
Sri Mulyani menambahkan, meski dicabut aturan pajak yang ada masuk berlaku. Aturan tersebut adalah pajak UMKM di mana pengusaha digital yang memiliki penghasilan sampai Rp 4,8 miliar kena pajak 0,5%.
"Kami amat sangat mengapresiasi tim Kemenkeu (kementerian keuangan) dan DJP (Direktorat Jenderal Pajak) sejak awal kooperatif sekali."聽ujar Ignatius Untung. "Ternyata mereka punya semangat yang sama. Jadi keputusan ini kami apresiasi sebagai kebijakan yang mengutamakan kepentingan lebih besar dan ini keputusan yang baik sekali dari bu SMI (Sri Mulyani) dan jajaran kemenkeu."
PMK聽210 tahun 2018 tentang pajak e-commerce diundang-undangkan pada 31 Desember 2018. Namun aturan ini baru dirilis pada pertengahan Januari 2019. Namun aturan ini baru akan berlaku pada 1 April 2019.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak,聽Hestu聽Yoga Saksama, mengatakan
aturan ini untuk memberikan kepastian terkait aspek perpajakan bagi pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan melalui e-commerce."Penting untuk diketahui Pemerintah tidak menetapkan jenis atau tarif pajak baru bagi pelaku e-commerce. Pengaturan yang dimuat dalam聽PMK-210 ini semata-mata terkait tata cara dan prosedur pemajakan, yang dimaksudkan memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan pelaku e-commerce demi menciptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha konvensional," ujar聽Hestu聽Yoga dalam keterangan tertulis, yang dilansir Jumat (11/1/2019).
Dalam aturan ini, pedagang dan penyedia jasa berjualan di marketplace diwajibkan untuk memiliki聽NPWP聽dan memberitahukan聽NPWP聽kepada pengelola e-commerce. Apabila belum memiliki聽NPWP聽bisa memilih untuk memberitahukan nomor KTP atau membuat聽NPWP.
"Melaksanakan kewajiban terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5% dari omzet dalam hal omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam setahun, serta Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal omzet melebihi Rp 4,8 miliar dalam setahun, dan melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku," terang聽Hestu聽Yoga.
Dalam aturan ini e-commerce diwajibkan memiliki聽NPWP聽dan dikukuhkan sebagai sebagai pengusaha kena pajak (PKP) yang memiliki tugas untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform marketplace kepada pedagang dan penyedia jasa.
E-commerce juga memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace sendiri, serta melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform.
"Penyedia platform marketplace yang dikenal di Indonesia antara lain聽Blibli,聽Bukalapak,聽Elevenia,聽Lazada,聽Shopee, dan聽Tokopedia. Selain perusahaan-perusahaan ini, pelaku over- the-top di bidang transportasi juga tergolong sebagai pihak penyedia platform marketplace," ujar聽Hestu聽Yoga.
Hestu聽menjelaskan, bagi e-commerce di luar Platform marketplace pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan barang dan jasa melalui online retail, classified ads, daily deals, dan media sosial wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.聽
"Sebelum聽PMK-210 ini mulai berlaku efektif pada 1 April 2019,聽DJP聽akan melaksanakan sosialisasi kepada para pelaku e-commerce, termasuk penyedia platform marketplace dan para pedagang yang menggunakan platform tersebut," ujarnya. Dirilisnya聽aturan ini ternyata tak disambut positif. Tiga hari berselang (14/1/2019)
Asosiasi e-commerce Indonesia (idEA) menggelar jumpa pers untuk memberikan tanggapan atas aturan baru ini. Mereka mengkritik keras aturan pajak tersebut.Ketua聽iDEA, Ignasius聽Untung, mengatakan聽PMK聽210 tentang pajak聽memiliki beberapa kekurangan. Pertama, aturan ini tanpa聽sosialiasi聽yang cukup dan dikhawatirkan dapat menghambat pertumbuhan聽UMKM.
Kedua,聽PMK聽210 bisa mematikan pengusaha mikro. Menurut studi聽iDEA, saat ini banyak pengusaha yang berjualan di e-commerce merupakan perusahaan mikro yang masih coba-coba. Dipaksa bikin聽NPWP聽bisa membuat pengusaha mikro memilih gulung tikar.
Ketiga aturan yang tidak sama dengan berjualan di聽Medsos.聽iDEA聽melihat para e-commerce termasuk taat pada peraturan yang ada. Tetapi perdagangan di聽medsos聽minim aturan.
Bila aturan pajak ini diterapkan, maka akan semakin banyak pedagang yang pindah dari e-commerce ke berjualan di media sosial. Hal ini bikin bisnis e-commerce terancam. Maklum,聽e-commerce聽hanya penyedia jasa yang mempertemukan pedagang dengan pembeli secara daring. Bila jumlah pedagang berkurang maka bisnis e-commerce bisa tutup.
Keempat, aturan pajak dan kebijakan mendorong聽UMKM聽masuk digital bikin bingung pengusaha e-commerce.聽PMK聽210 bikin nilai pajak naik dalam jangka pendek, tetapi bisa menyusutkan pengusaha聽UMKM聽karena mereka masih berjualan untuk bertahan hidup.
Sementara pemerintah mendorong pengusaha聽UMKM聽masuk digital. Pemerintah ingin聽UMKM聽masuk digital guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor聽UMKM聽termasuk yang paling kuat dalam hadapi krisis.
"Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas,聽idEA聽meminta Kementerian Keuangan untuk menunda dan mengkaji ulang pemberlakuan聽PMK聽210 ini sambil bersama-sama melakukan kajian untuk menemukan rumusan yang tepat dan tidak mengorbankan salah satu dari dua target pemerintah," ujar聽Ignasius聽Untung dalam聽keterengan聽resmi, Senin (14/1/2019).
"Terlebih lagi karena聽PMK-210 ini diterbitkan dengan minim studi, uji publik, sosialisasi hingga kesepakatan akan tersedianya infrastruktur dan sistem untuk melakukan validasi聽NPWP聽seperti disebutkan dalam聽PMK聽210 ini," katanya. Pada hari yang sama (14/3/2019), Kementerian Keuangan bertemu dengan聽idEA.聽
Dalam pertemuan tersebut lahir lima kesepakatan antara pengusaha dengan Kementerian Keuangan.1. Pedagang atau penyedia jasa tidak wajib memiliki聽NPWP聽Dalam informasi yang beredar di media,聽PMK聽e-commerce mewajibkan pedagang atau penyedia jasa untuk memiliki聽NPWP聽ketika akan mendaftarkan diri pada Online Market Place. Pertemuan tadi menyepakati semangat utama dan substansi bahwa pedagang/merchant tidak diwajibkan untuk聽ber-NPWP聽saat mendaftarkan diri di platform marketplace. Hal tersebut merupakan interpretasi yang tepat dan komprehensif terhadap keseluruhan聽PMK聽tersebut.聽
"Bagi yang belum memiliki聽NPWP, dapat memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada penyedia platform marketplace. NIK dimiliki oleh seluruh penduduk," terang聽Nufransa.聽
2.聽PMK聽dibuat bukan untuk memenuhi target penerimaan pajak聽Pemerintah membuat aturan聽PMK聽e-commerce bukan untuk mengejar target penerimaan pajak, namun lebih untuk menjangkau lebih banyak informasi untuk membangun ekosistem dan database e-commerce yang komprehensif. Data akan dianalisis untuk melihat perkembangan e-commerce di Indonesia sebagai dasar penentuan kebijakan pengembangan bisnis e-commerce di masa yang akan datang.
Karena itu, aturan operasional dari聽PMK聽tersebut akan memastikan perlindungan terhadap聽UKM聽mikro dan kelompok masyarakat yang baru memulai bisnis e-commerce. Detil teknis perlindungan ini akan didiskusikan lebih lanjut dengan pelaku usaha.
"Kemenkeu聽dan聽idEA聽juga sepakat untuk bekerjasama lebih erat ke depannya untuk merumuskan aturan pelaksanaan yang mengakomodir kepentingan seluruh stakeholder," tambah聽Nufransa.
3. Pelaku usaha tidak akan berpindah ke platform media sosial聽Dengan adanya pengaturan dan kepastian hukum yang lebih jelas dalam menjamin perlindungan konsumen, diharapkan konsumen akan beralih ke platform e-commerce. Yang pada akhirnya para pelaku bisnis di media sosial juga akan beralih kepada platform e-commerce. Melalui data penjual yang telah teridentifikasi, pembeli akan mendapatkan jaminan akan ketersediaan dan kesesuaian barang yang dipesan oleh pembeli.
Dengan peraturan ini, juga terdapat persamaan perlakuan antara pengusaha konvensional dan pengusaha yang memasarkan barang ataupun jasanya melalui e-commerce. Ini akan memudahkan dan memberikan kepastian hukum bagi pedagang dan penyedia jasa apabila di kemudian hari ada permasalahan di mata hukum.
Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak mendukung bisnis聽di bawah聽platform e-commerce dan mengajak pelaku bisnis di luar platform e-commerce untuk bergabung.
"Pelaku usaha menyambut baik upaya level playing field yang diupayakan聽PMK聽ini agar mereka yang berjualan di media sosial juga dapat memiliki peluang dan ketaatan pajak yang sama dengan berjualan di platform e-commerce," terang聽Nufransa聽lebih jauh.
4. Kemudahan data pelaporan聽Data pelaporan oleh penyedia platform marketplace dirancang semudah mungkin sehingga tidak memberatkan semua pihak, termasuk penjual dan pembeli. Kementerian Keuangan akan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik, agar pelaporan platform marketplace dapat dipermudah聽
Dengan adanya aturan聽PMK聽e-commerce, ada persamaan perlakuan antara pengusaha konvensional dan pengusaha yang memasarkan barang ataupun jasanya melalui e-commerce. Ini akan memudahkan dan memberikan kepastian hukum bagi pedagang dan penyedia jasa apabila di kemudian hari ada permasalahan di mata hukum.
5. Mempermudah proses impor pengiriman barang e-commerce聽Dari aspek kepabeanan,聽PMK聽ini memperkenalkan skema Delivery Duty Paid untuk impor barang kiriman dalam rangka memberikan kepastian dan transparansi proses impor barang kiriman dengan pemenuhan kewajiban perpajakan melalui fasilitas penyedia Platform Marketplace domestik. Melalui skema ini, pembeli akan mendapatkan kepastian harga dan pedagang akan mendapatkan kemudahan dalam proses impor barangnya.
"Mekanisme baru kepabeanan ini sedang dalam tahap ujicoba oleh beberapa pelaku usaha marketplace bersama聽DJBC," tutup聽Nufransa. Meski sudah terjadi kesepakatan,聽idEA聽masih berharap aturan tersebut ditunda pelaksanaannya.聽
Alasan yang diajukan masih ada perbedaan perlakuan antara e-commerce dengan pedagang di media sosial dari sisi聽perpajak聽dan聽atauran聽PMK聽210 yang belum memadai.
Ketua Bidang Ekonomi Digital Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Bima聽Laga, mengatakan jika aturan dalam聽PMK聽210 ini hanya berlaku bagi e-commerce, akan membuat para pedagang online memilih pindah ke media sosial. Pasalnya, jika berjualan melalui media sosial, belum ada aturan pajak yang mengikat.
"Aturan ini jangan hanya terbatas di marketplace. Kita sudah聽preskon聽dengan Bu Menteri [Keuangan, Sri聽Mulyani], ada poin-poinnya, poin sosial media juga sudah kita masukkan," ujarnya dalam diskusi perpajakan, Kamis (28/3/2019).聽
"Yang ingin saya mention [sampaikan], apapun aturannya nanti, kalau sosial media tidak dilibatkan, kekhawatiran kita terjadi shifting. Di sini ada aturan, di sini belum, orang pindah,聽pindahnya聽ke sosial media. Ini harus ditekankan," tambahnya.
Bahkan,聽Bima聽menyampaikan agar penerapan聽PMK聽210 ini ditunda hingga dua tahun ke depan. Dalam kurun waktu dua tahun masa penundaan ini, ia berharap pemerintah dengan melibatkan asosiasi bisa mengkaji aturan untuk berjualan via media sosial.
Setelah aturan tersebut selesai, baru bisa diterapkan, berbarengan dengan aturan terkait e-commerce.
"Aturannya jangan hanya terbatas di marketplace, nanti tidak adil untuk bisnis model yang lain."
"Yang kita harapkan tadi juga dari聽Katadata聽mengusulkan dua tahun, dalam kurun dua tahun itu kita juga berdiskusi untuk penerapan peraturan sosial medianya, sehingga dalam penundaan kurun waktu dua tahun itu juga dibuat rancangannya untuk sosial media. Jadi in the end penerapannya itu bareng-bareng,"聽tandasnya.
