e-Commerce
Kisah di Balik Pembatalan Aturan Pajak e-Commerce
Roy Franedya, 博彩网站
29 March 2019 18:53
Pada hari yang sama (14/3/2019), Kementerian Keuangan bertemu dengan聽idEA.聽Dalam pertemuan tersebut lahir lima kesepakatan antara pengusaha dengan Kementerian Keuangan.
1. Pedagang atau penyedia jasa tidak wajib memiliki聽NPWP聽
Dalam informasi yang beredar di media,聽PMK聽e-commerce mewajibkan pedagang atau penyedia jasa untuk memiliki聽NPWP聽ketika akan mendaftarkan diri pada Online Market Place. Pertemuan tadi menyepakati semangat utama dan substansi bahwa pedagang/merchant tidak diwajibkan untuk聽ber-NPWP聽saat mendaftarkan diri di platform marketplace. Hal tersebut merupakan interpretasi yang tepat dan komprehensif terhadap keseluruhan聽PMK聽tersebut.聽
"Bagi yang belum memiliki聽NPWP, dapat memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada penyedia platform marketplace. NIK dimiliki oleh seluruh penduduk," terang聽Nufransa.聽
2.聽PMK聽dibuat bukan untuk memenuhi target penerimaan pajak聽
Pemerintah membuat aturan聽PMK聽e-commerce bukan untuk mengejar target penerimaan pajak, namun lebih untuk menjangkau lebih banyak informasi untuk membangun ekosistem dan database e-commerce yang komprehensif. Data akan dianalisis untuk melihat perkembangan e-commerce di Indonesia sebagai dasar penentuan kebijakan pengembangan bisnis e-commerce di masa yang akan datang.
Karena itu, aturan operasional dari聽PMK聽tersebut akan memastikan perlindungan terhadap聽UKM聽mikro dan kelompok masyarakat yang baru memulai bisnis e-commerce. Detil teknis perlindungan ini akan didiskusikan lebih lanjut dengan pelaku usaha.
"Kemenkeu聽dan聽idEA聽juga sepakat untuk bekerjasama lebih erat ke depannya untuk merumuskan aturan pelaksanaan yang mengakomodir kepentingan seluruh stakeholder," tambah聽Nufransa.
3. Pelaku usaha tidak akan berpindah ke platform media sosial聽
Dengan adanya pengaturan dan kepastian hukum yang lebih jelas dalam menjamin perlindungan konsumen, diharapkan konsumen akan beralih ke platform e-commerce. Yang pada akhirnya para pelaku bisnis di media sosial juga akan beralih kepada platform e-commerce. Melalui data penjual yang telah teridentifikasi, pembeli akan mendapatkan jaminan akan ketersediaan dan kesesuaian barang yang dipesan oleh pembeli.
Dengan peraturan ini, juga terdapat persamaan perlakuan antara pengusaha konvensional dan pengusaha yang memasarkan barang ataupun jasanya melalui e-commerce. Ini akan memudahkan dan memberikan kepastian hukum bagi pedagang dan penyedia jasa apabila di kemudian hari ada permasalahan di mata hukum.
Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak mendukung bisnis聽di bawah聽platform e-commerce dan mengajak pelaku bisnis di luar platform e-commerce untuk bergabung.
"Pelaku usaha menyambut baik upaya level playing field yang diupayakan聽PMK聽ini agar mereka yang berjualan di media sosial juga dapat memiliki peluang dan ketaatan pajak yang sama dengan berjualan di platform e-commerce," terang聽Nufransa聽lebih jauh.
4. Kemudahan data pelaporan聽
Data pelaporan oleh penyedia platform marketplace dirancang semudah mungkin sehingga tidak memberatkan semua pihak, termasuk penjual dan pembeli. Kementerian Keuangan akan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik, agar pelaporan platform marketplace dapat dipermudah聽
Dengan adanya aturan聽PMK聽e-commerce, ada persamaan perlakuan antara pengusaha konvensional dan pengusaha yang memasarkan barang ataupun jasanya melalui e-commerce. Ini akan memudahkan dan memberikan kepastian hukum bagi pedagang dan penyedia jasa apabila di kemudian hari ada permasalahan di mata hukum.
5. Mempermudah proses impor pengiriman barang e-commerce聽
Dari aspek kepabeanan,聽PMK聽ini memperkenalkan skema Delivery Duty Paid untuk impor barang kiriman dalam rangka memberikan kepastian dan transparansi proses impor barang kiriman dengan pemenuhan kewajiban perpajakan melalui fasilitas penyedia Platform Marketplace domestik. Melalui skema ini, pembeli akan mendapatkan kepastian harga dan pedagang akan mendapatkan kemudahan dalam proses impor barangnya.
"Mekanisme baru kepabeanan ini sedang dalam tahap ujicoba oleh beberapa pelaku usaha marketplace bersama聽DJBC," tutup聽Nufransa. (roy/dru)
1. Pedagang atau penyedia jasa tidak wajib memiliki聽NPWP聽
Dalam informasi yang beredar di media,聽PMK聽e-commerce mewajibkan pedagang atau penyedia jasa untuk memiliki聽NPWP聽ketika akan mendaftarkan diri pada Online Market Place. Pertemuan tadi menyepakati semangat utama dan substansi bahwa pedagang/merchant tidak diwajibkan untuk聽ber-NPWP聽saat mendaftarkan diri di platform marketplace. Hal tersebut merupakan interpretasi yang tepat dan komprehensif terhadap keseluruhan聽PMK聽tersebut.聽
2.聽PMK聽dibuat bukan untuk memenuhi target penerimaan pajak聽
Pemerintah membuat aturan聽PMK聽e-commerce bukan untuk mengejar target penerimaan pajak, namun lebih untuk menjangkau lebih banyak informasi untuk membangun ekosistem dan database e-commerce yang komprehensif. Data akan dianalisis untuk melihat perkembangan e-commerce di Indonesia sebagai dasar penentuan kebijakan pengembangan bisnis e-commerce di masa yang akan datang.
Karena itu, aturan operasional dari聽PMK聽tersebut akan memastikan perlindungan terhadap聽UKM聽mikro dan kelompok masyarakat yang baru memulai bisnis e-commerce. Detil teknis perlindungan ini akan didiskusikan lebih lanjut dengan pelaku usaha.
"Kemenkeu聽dan聽idEA聽juga sepakat untuk bekerjasama lebih erat ke depannya untuk merumuskan aturan pelaksanaan yang mengakomodir kepentingan seluruh stakeholder," tambah聽Nufransa.
3. Pelaku usaha tidak akan berpindah ke platform media sosial聽
Dengan adanya pengaturan dan kepastian hukum yang lebih jelas dalam menjamin perlindungan konsumen, diharapkan konsumen akan beralih ke platform e-commerce. Yang pada akhirnya para pelaku bisnis di media sosial juga akan beralih kepada platform e-commerce. Melalui data penjual yang telah teridentifikasi, pembeli akan mendapatkan jaminan akan ketersediaan dan kesesuaian barang yang dipesan oleh pembeli.
Dengan peraturan ini, juga terdapat persamaan perlakuan antara pengusaha konvensional dan pengusaha yang memasarkan barang ataupun jasanya melalui e-commerce. Ini akan memudahkan dan memberikan kepastian hukum bagi pedagang dan penyedia jasa apabila di kemudian hari ada permasalahan di mata hukum.
Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak mendukung bisnis聽di bawah聽platform e-commerce dan mengajak pelaku bisnis di luar platform e-commerce untuk bergabung.
"Pelaku usaha menyambut baik upaya level playing field yang diupayakan聽PMK聽ini agar mereka yang berjualan di media sosial juga dapat memiliki peluang dan ketaatan pajak yang sama dengan berjualan di platform e-commerce," terang聽Nufransa聽lebih jauh.
4. Kemudahan data pelaporan聽
Data pelaporan oleh penyedia platform marketplace dirancang semudah mungkin sehingga tidak memberatkan semua pihak, termasuk penjual dan pembeli. Kementerian Keuangan akan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik, agar pelaporan platform marketplace dapat dipermudah聽
Dengan adanya aturan聽PMK聽e-commerce, ada persamaan perlakuan antara pengusaha konvensional dan pengusaha yang memasarkan barang ataupun jasanya melalui e-commerce. Ini akan memudahkan dan memberikan kepastian hukum bagi pedagang dan penyedia jasa apabila di kemudian hari ada permasalahan di mata hukum.
5. Mempermudah proses impor pengiriman barang e-commerce聽
Dari aspek kepabeanan,聽PMK聽ini memperkenalkan skema Delivery Duty Paid untuk impor barang kiriman dalam rangka memberikan kepastian dan transparansi proses impor barang kiriman dengan pemenuhan kewajiban perpajakan melalui fasilitas penyedia Platform Marketplace domestik. Melalui skema ini, pembeli akan mendapatkan kepastian harga dan pedagang akan mendapatkan kemudahan dalam proses impor barangnya.
"Mekanisme baru kepabeanan ini sedang dalam tahap ujicoba oleh beberapa pelaku usaha marketplace bersama聽DJBC," tutup聽Nufransa. (roy/dru)
Next Page
Permintaan penundaan selama 2 tahun
Pages
Most Popular