e-Commerce
Kisah di Balik Pembatalan Aturan Pajak e-Commerce
Roy Franedya, 博彩网站
29 March 2019 18:53
PMK聽210 tahun 2018 tentang pajak e-commerce diundang-undangkan pada 31 Desember 2018. Namun aturan ini baru dirilis pada pertengahan Januari 2019. Namun aturan ini baru akan berlaku pada 1 April 2019.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak,聽Hestu聽Yoga Saksama, mengatakan aturan ini untuk memberikan kepastian terkait aspek perpajakan bagi pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan melalui e-commerce.
"Penting untuk diketahui Pemerintah tidak menetapkan jenis atau tarif pajak baru bagi pelaku e-commerce. Pengaturan yang dimuat dalam聽PMK-210 ini semata-mata terkait tata cara dan prosedur pemajakan, yang dimaksudkan memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan pelaku e-commerce demi menciptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha konvensional," ujar聽Hestu聽Yoga dalam keterangan tertulis, yang dilansir Jumat (11/1/2019).
Dalam aturan ini, pedagang dan penyedia jasa berjualan di marketplace diwajibkan untuk memiliki聽NPWP聽dan memberitahukan聽NPWP聽kepada pengelola e-commerce. Apabila belum memiliki聽NPWP聽bisa memilih untuk memberitahukan nomor KTP atau membuat聽NPWP.
"Melaksanakan kewajiban terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5% dari omzet dalam hal omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam setahun, serta Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal omzet melebihi Rp 4,8 miliar dalam setahun, dan melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku," terang聽Hestu聽Yoga.
Dalam aturan ini e-commerce diwajibkan memiliki聽NPWP聽dan dikukuhkan sebagai sebagai pengusaha kena pajak (PKP) yang memiliki tugas untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform marketplace kepada pedagang dan penyedia jasa.
E-commerce juga memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace sendiri, serta melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform.
"Penyedia platform marketplace yang dikenal di Indonesia antara lain聽Blibli,聽Bukalapak,聽Elevenia,聽Lazada,聽Shopee, dan聽Tokopedia. Selain perusahaan-perusahaan ini, pelaku over- the-top di bidang transportasi juga tergolong sebagai pihak penyedia platform marketplace," ujar聽Hestu聽Yoga.
Hestu聽menjelaskan, bagi e-commerce di luar Platform marketplace pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan barang dan jasa melalui online retail, classified ads, daily deals, dan media sosial wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.聽
"Sebelum聽PMK-210 ini mulai berlaku efektif pada 1 April 2019,聽DJP聽akan melaksanakan sosialisasi kepada para pelaku e-commerce, termasuk penyedia platform marketplace dan para pedagang yang menggunakan platform tersebut," ujarnya. (roy/dru)
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak,聽Hestu聽Yoga Saksama, mengatakan aturan ini untuk memberikan kepastian terkait aspek perpajakan bagi pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan melalui e-commerce.
"Penting untuk diketahui Pemerintah tidak menetapkan jenis atau tarif pajak baru bagi pelaku e-commerce. Pengaturan yang dimuat dalam聽PMK-210 ini semata-mata terkait tata cara dan prosedur pemajakan, yang dimaksudkan memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan pelaku e-commerce demi menciptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha konvensional," ujar聽Hestu聽Yoga dalam keterangan tertulis, yang dilansir Jumat (11/1/2019).
"Melaksanakan kewajiban terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5% dari omzet dalam hal omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam setahun, serta Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal omzet melebihi Rp 4,8 miliar dalam setahun, dan melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku," terang聽Hestu聽Yoga.
Dalam aturan ini e-commerce diwajibkan memiliki聽NPWP聽dan dikukuhkan sebagai sebagai pengusaha kena pajak (PKP) yang memiliki tugas untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform marketplace kepada pedagang dan penyedia jasa.
E-commerce juga memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace sendiri, serta melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform.
"Penyedia platform marketplace yang dikenal di Indonesia antara lain聽Blibli,聽Bukalapak,聽Elevenia,聽Lazada,聽Shopee, dan聽Tokopedia. Selain perusahaan-perusahaan ini, pelaku over- the-top di bidang transportasi juga tergolong sebagai pihak penyedia platform marketplace," ujar聽Hestu聽Yoga.
Hestu聽menjelaskan, bagi e-commerce di luar Platform marketplace pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan barang dan jasa melalui online retail, classified ads, daily deals, dan media sosial wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.聽
"Sebelum聽PMK-210 ini mulai berlaku efektif pada 1 April 2019,聽DJP聽akan melaksanakan sosialisasi kepada para pelaku e-commerce, termasuk penyedia platform marketplace dan para pedagang yang menggunakan platform tersebut," ujarnya. (roy/dru)
Next Page
Kritik keras para pelaku industri
Pages
Most Popular