²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) meminta agar persidangan kasus antimonopoli Google dibuka untuk publik. Sebelumnya, Hakim Amid Mehta memutuskan agar beberapa persidangan digelar tertutup.

Salah satunya, DOJ menuntut agar pembahasan soal mekanisme iklan online Google perlu diketahui oleh khalayak. Isu ini dianggap penting dan menyangkut kepentingan publik.

Pengacara pemerintah, David Dahlquist, menyebut ada dokumen penting yang ditutup-tutupi atau dirahasiakan terkait cara Google mematok harga iklan. Menurut dia, seharusnya tak ada dokumen yang disamarkan.

"Ini menyangkut kepentingan publik karena inti dari kasus DOJ melawan Google adalah soal iklan online," kata dia.

Baca: iOS 17 Resmi di RI, Cek Cara Install dan Daftar Fitur Barunya

DOJ ingin menunjukkan bahwa Google telah melanggar hukum antimonopoli demi mempertahankan dominasinya sebagai layanan mesin pencari terbesar dengan pangsa pasar 90%.

Dominasi itu membuat Google untung besar dengan pendapatan dari iklan ditaksir mencapai US$ 1 triliun atau setara Rp 15.380 triliun, dikutip dari Reuters, Selasa (19/9/2023).

Pengacara Google, John Schmidtlein sebelumnya meminta agar semua pembahasan terkait harga dan biaya digelar secara tertutup. Artinya, jurnalis dan masyarakat umum harus meninggalkan ruang sidang terkait pembahasan tersebut.

Sebagai informasi, perusahaan menutupi informasi soal pangsa pasar, bisnis, dan strategi patokan harga memang umum untuk ditutupi karena sifat kerahasiaannya.

Namun, DOJ menganggap Google tak bisa menyembunyikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.

Baca: iOS 17 Resmi di RI, Cek Cara Install dan Daftar Fitur Barunya

Kasus antimonopoli Google menjadi yang terbesar di industri teknologi sejak berdekade lalu kasus serupa menimpa Microsoft. Kala itu, Microsoft dituduh memonopoli sistem operasi Windows.

(fab/fab) Next Article Terungkap, Google Bayar Rp 153 T Singkirkan Bing-Yahoo Cs