²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Pemerintah tengah mencanangkan program work from Bali (WFB) guna membantu sektor pariwisata di Pulau Dewata.

Melihat peluang ini, PT DMS Propertindo Tbk melakukan proses uji kelayakan atas pembelian penginapan berkonsep villa pada salah satu daerah di Bali Selatan yang terkenal dengan destinasi wisata kulinernya.

Villa yang dibangun di lahan seluas 3 hektar ini memiliki rancangan yang kental dengan nuansa budaya Bali. Berbagai pilihan tipe villa ditawarkan dengan luas yang berbeda-beda dapat dinikmati oleh para pengunjung serta ruang fungsional dengan kapasitas 1,000 orang.

Fasilitas kamar yang terdiri dari kolam renang pribadi, ruang tamu dan dapurpun disediakan untuk melengkapi kebutuhan selama berada di villa.

Baca: Bertahan di Zona Hijau di Sesi 1, IHSG Gagal ke Level 6.000

Emiten dengan kode saham KOTA ini optimistis villa tersebut sudah dapat beroperasi di awal tahun 2022. Targetnya tak hanya wisatawan lokal, PT DMS Propertindo Tbk juga menyasar wisatawan mancanegara .

PT DMS Propertindo Tbk yakin okupansi hotel dan penginapan akan meningkat. Perusahaan juga optimistis villa ini akan menggerek omzet Perusahaan hingga 75% ditahun 2022.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo R.M. Manuhutu di bawah kendali Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai bahwa program ini bisa berdampak pada tingkat keterisian kamar hotel di Bali yang kian menipis.

"Tingkat okupansi hotel-hotel di Bali hanya 10 persen dalam 14 bulan, ini mengakibatkan dampak ekonomi yang signifikan," katanya.

Tak hanya Kemenkomarves, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga mendukung kebijakan bekerja dari Bali. Program dianggap bagus untuk menumbuhkan perekonomian Bali dengan penciptaan permintaan (demand).

"Dari Kemenparekraf kebijakan Kemenkomarves ini sangat bagus, bahkan memang sebelumnya mas Sandi (Menteri Parekraf) sudah memberikan gagasan serupa nomadic tourism, atau work from destination," jelas Kabiro Humas Kemenparekraf Vinsensius Jemadu.

Bahkan dia menyebut, Kemenparekraf sudah lakukan kajian terkait benchmark berapa banyak ASN yang akan ke Bali. Dari Kementeriannya paling tidak 25% ASN Kemenparekraf akan bekerja dari Bali.

"Biaya akomodasi dihitung 3 - 4 juta per bulan masing-masing untuk akomodasi di Bali, bisa dibuat sedemikian rupa ASN secara bergelombang sampai akhir tahun bekerja dari Bali. Jika 25% kuota di tiap kementerian dapat dilakukan ini akan menolong okupansi di Bali," pungkasnya.

(dob/dob) Next Article Trio BBYB-KREN-MEDC Jeblok, 2 Saham Small Cap Terbang!