²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Kalangan pengembang merasa seperti sudah jatuh tertimpa tangga dengan keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Seperti diketahui, melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta 24/2018, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan memutuskan untuk menaikkan NJOP minimal 17%. Aturan ini berlaku surut terhitung sejak 1 Januari 2018.

"Kami masih berbenah soal LTV, sedang konsentrasi dengan itu, tiba-tiba NJOP naik. Industri properti itu sedang jatuh. Ini bagaikan sudah jatuh tertimpa tangga," kata Corporate Secretary Intiland Theresia Rustandi kepada ²©²ÊÍøÕ¾, Kamis (5/7/2018).

Theresia tak memungkiri, kenaikan NJOP memang akan mengerek harga rumah, khususnya di wilayah Ibu Kota menjadi semakin mahal. Namun, pengembang pun tidak serta merta bisa menaikkan harga rumah begitu saja.

Pasalnya, pengembang tidak mungkin menaikkan harga rumah secara sporadis, di tengah industri properti yang tengah melesu. Alih-alih menaikkan harga rumah, para pengembang justru cuma bisa gigit jari karena produknya tak diminati oleh masyarakat.
"Memang NJOP itu menjadi salah satu faktor yang bisa menaikkan harga rumah. Tapi tidak begitu saja kami menaikkan, karena tergantung dengan market," katanya.

Ada beberapa faktor yang bisa memengaruhi harga rumah, selain NJOP yaitu bunga bank maupun nilai tukar. Theresia mengatakan, kenaikkan NJOP hanya semakin memberatkan industri properti di tengah bunga bank yang masih tinggi dan pelemahan rupiah.

"Industri properti itu sekarang sudah bukan stagnan lagi, tapi turun. Karena kenaikkan NJOP itu bukan cuma pengaruh ke harga, tetapi biaya sewa," tegasnya.

(dru) Next Article Ultimatum Anies ke Warga DKI: Berkerumun, Diangkut ke GOR!