Jokowi Sebal Proses Perizinan Bidang Perikanan Masih Lama
Chandra Gian Asmara, 博彩网站
30 January 2019 17:58
Jakarta, 博彩网站 - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 1.163 surat izin usaha perikanan (SIUP) dan surat izin penangkapan ikan (SIPI) kepada ratusan pelaku usaha perikanan tangkap di Istana Negara.
Dalam kesempatan kali ini,聽Jokowi menyinggung persoalan produksi ikan nasional yang tak meningkat signifikan, meskipun pemerintah dalam beberapa tahun terakhir gencar menenggelamkan kapal ikan.
Lantas, apa masalahnya? Jokowi sempat mempertanyakan, apakah terhambatnya produksi ikan nasional disebabkan salah satunya karena proses perizinan yang sulit dan terkesan bertele-tele.
Salah satu pelaku usaha perikanan asal Indramayu, Suwarto, saat berbincang dengan kepala negara mengakui bahwa proses perizinan sejak akhir tahun lalu sudah cukup baik. Dalam satu bulan, izin bisa keluar.
Mendengar hal tersebut, Jokowi pun kaget. "Intinya masih belum cepet ya," kata Jokowi di Istana Negara, Rabu (30/1/2019).
Kemudian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu bertanya kepada Suwarto, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan. Terungkap, bahwa proses perpanjangan SIPI bisa memakan waktu 20 hari.
"Masih lama itu. Saya berikan contoh, izin di BKPM yang dulu bertahun-tahun sekarang 2 jam bisa keluar 9 izin. Zaman kaya gini, zaman IT, zaman virtual reality, masa berhari-hari," kata Jokowi.
"Jam urusannya harusnya. Pak Dirjen mana? Buatin, ubah lagi. Harus cepat pak. Diajarin mereka agar laporan keuangan bener. Laporan dari pengusaha bener, KKP juga harus bener dan cepat," tegasnya.
Jokowi pun menginstruksikan kepada Menteri KKP Susi Pudjiastuti untuk membangun sebuah sistem perizinan yang cepat. Kepala negara tak ingin mendengar proses izin memakan waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan.
"Zaman IT masa masih hari minggu apalagi bulan. Ndak. Jam. Pergi sekarang ke BKPM kalau mau investasi. Mau bangun apa, 9 izin 2 jam jadi dan saya buktikan betul," tegas Jokowi.
"Baik di perhubungan atau KKP semuanya harus diperbaiki. Kita blak-blakan nggapapa. Yang dulu nggak usah diurus, namun ke depan kecepatan perizinan harus baik. Tidak musim, ngurus datang bolak balik enggak rampung-rampung," katanya.
Instruksi langsung ini tak lepas dari kekhawatiran Jokowi terhadap produksi perikanan nasional. Pemerintah menginginkan, kekayaan sumber daya alam laut benar-benar bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
"2/3 Indonesia adalah air, adalah laut. Masa laut segede itu, kita masih kekurangan ikan. Ini yang engga bener yang nangkap atau ikannya yang lari ke mana-mana? [...] Kebangetan sekali kalau kita kalah sama negara kanan kiri kita untuk urusan nangkap ikan," tegasnya.
(dru) Next Article 7.000 Kapal Ditenggelamkan, Jokowi Heran Produksi Ikan Rendah
Dalam kesempatan kali ini,聽Jokowi menyinggung persoalan produksi ikan nasional yang tak meningkat signifikan, meskipun pemerintah dalam beberapa tahun terakhir gencar menenggelamkan kapal ikan.
Lantas, apa masalahnya? Jokowi sempat mempertanyakan, apakah terhambatnya produksi ikan nasional disebabkan salah satunya karena proses perizinan yang sulit dan terkesan bertele-tele.
 Foto: Setpres RI |
Mendengar hal tersebut, Jokowi pun kaget. "Intinya masih belum cepet ya," kata Jokowi di Istana Negara, Rabu (30/1/2019).
Kemudian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu bertanya kepada Suwarto, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan. Terungkap, bahwa proses perpanjangan SIPI bisa memakan waktu 20 hari.
"Jam urusannya harusnya. Pak Dirjen mana? Buatin, ubah lagi. Harus cepat pak. Diajarin mereka agar laporan keuangan bener. Laporan dari pengusaha bener, KKP juga harus bener dan cepat," tegasnya.
Jokowi pun menginstruksikan kepada Menteri KKP Susi Pudjiastuti untuk membangun sebuah sistem perizinan yang cepat. Kepala negara tak ingin mendengar proses izin memakan waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan.
"Zaman IT masa masih hari minggu apalagi bulan. Ndak. Jam. Pergi sekarang ke BKPM kalau mau investasi. Mau bangun apa, 9 izin 2 jam jadi dan saya buktikan betul," tegas Jokowi.
"Baik di perhubungan atau KKP semuanya harus diperbaiki. Kita blak-blakan nggapapa. Yang dulu nggak usah diurus, namun ke depan kecepatan perizinan harus baik. Tidak musim, ngurus datang bolak balik enggak rampung-rampung," katanya.
Instruksi langsung ini tak lepas dari kekhawatiran Jokowi terhadap produksi perikanan nasional. Pemerintah menginginkan, kekayaan sumber daya alam laut benar-benar bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
"2/3 Indonesia adalah air, adalah laut. Masa laut segede itu, kita masih kekurangan ikan. Ini yang engga bener yang nangkap atau ikannya yang lari ke mana-mana? [...] Kebangetan sekali kalau kita kalah sama negara kanan kiri kita untuk urusan nangkap ikan," tegasnya.
(dru) Next Article 7.000 Kapal Ditenggelamkan, Jokowi Heran Produksi Ikan Rendah
Most Popular