Jakarta, 博彩网站 - Indonesia kini tersandera subsidi bahan bakar minyak (BBM). Padahal pemerintah pernah memangkas dana subsidi dengan sangat drastis pada 2015 silam dan ekonomi Indonesia baik-baik saja.
Kebijakan tersebut sejatinya dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat baru terpilih. Kala itu, Jokowi merasa ruang fiskal sangat sempit, sementara pembangunan infrastruktur sangat mendesak.
Juga patut diketahui, sejak sebelumnya semua pihak sudah sepakat bahwa subsidi BBM hanya ibarat kebijakan 'bakar uang' semata, karena dinikmati oleh orang kaya dan tak memberikan dampak besar ke perekonomian.
"Kita pernah melakukan reformasi yang sangat progresif tahun 2014 ke 2015, di mana subsidi dan kompensasi energi cukup tajam. Dari 3,2% PDB menjadi 1% PDB," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/9/2022)
Pada 2014, subsidi BBM menghabiskan dana sebesar Rp 240 triliun. Harga minyak dunia yang digambarkan lewat Indonesia Crude Price (ICP) US$ 96,5 per barel dan kurs Rp 12.189 per dolar AS.
Jumlah subsidi yang terus naik dari tahun-tahun sebelumnya, seiring dengan kenaikan harga minyak dunia, pelemahan nilai tukar dan kenaikan konsumsi hingga rawan penyelewengan.
Pemerintah sebelum era Jokowi bukan tanpa usaha. Sederet kebijakan pernah dilaksanakan. Mulai dari pemasangan stiker BBM non subsidi hingga penggunaan teknologi Radio Frequency Identification (RFID). Hanya saja memang kurang efektif atau beberapa kalangan menyebut lebih tidak ada gunanya.
Setelah ada reformasi subsidi, yaitu penghapusan subsidi premium dan penerapan subsidi tetap untuk solar, anggarannya turun drastis menjadi Rp 60,8 triliun pada 2015. Hingga 2021, anggaran subsidi BBM memang tidak banyak perubahan, kecuali pada 2018 yang menjadi Rp 97 triliun. Sisanya berkisar pada rentang Rp 41 triliun sampai Rp 60 triliun. Anggaran tersebut聽termasuk subsidi LPG.
 Foto: Tabel harga BBM terkini (Tangkapan layar Instagram @smindrawati) Tabel harga BBM terkini (Tangkapan layar Instagram @smindrawati) |
Selama periode tersebut juga, setelah reformasi BBM, tidak ada drama politik yang terjadi di parlemen. Harga BBM聽naik dan turun diterima oleh masyarakat.
Reformasi Jokowi juga terbantu oleh harga minyak dunia yang tiba-tiba turun drastis ke level US$ 40 per barel. Jadi, sekalipun subsidi hampir sepenuhnya dicabut, harga BBM, yaitu premium dan solar masih rendah.
Pemangkasan dana subsidi, lanjut Febrio kemudian dialihkan ke pembangunan infrastruktur. Pemerintah cukup gencar membangun jalan, pelabuhan, bandar udara (bandara), pembangkit listrik dan infrastruktur lainnya dari Sabang sampai Merauke. Tak salah bila pertumbuhan ekonomi cukup stabil bergerak di level 4-5%.
"Saat itu kita menghubungkan subsidi dan kompensasi ini dengan infrastruktur yang kemudian bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan tarif hidup masyarakat banyak," jelas Febrio.
Ekonom Senior Faisal Basri mengungkapkan Indonesia telah menyalurkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sejak bergabung sebagai anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) pada tahun 1962.
Saat itu, subsidi diberikan untuk meredam inflasi, membantu rakyat miskin, dan melaksanakan pelayanan umum.
Sejak itu, Faisal mengungkapkan kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan pandangan bahwa rakyat Indonesia perlu merasakan manfaat langsung atas kepemilikan sumber daya alam minyak bumi oleh negara.
Selain itu, lanjutnya, BBM merupakan kebutuhan dasar yang harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Dengan penetapan harga BBM lebih murah dari nilai keekonomiannya, BBM diharapkan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat berpendapatan rendah (miskin)," ungkap Faisal dalam blognya.
Alih-alih membantu masyarakat miskin, subsidi BBM sebenarnya menimbulkan banyak 'penyakit' bagi ekonomi Indonesia. Menurut Faisal, subsidi bahan bakar minyak menimbulkan efficiency cost karena mengaburkan sinyal harga.
"Penetapan harga lebih rendah dari opportunity cost menimbulkan distorsi pada konsumsi dan keputusan investasi," katanya.
Faisal pun mencatat sejumlah dampak yang muncul akibat subsidi. Pertama, subsidi menimbulkan konsumsi berlebihan. Konsumsi berlebih dapat menyebabkan peningkatan permintaan, yakni mengurangi ekspor dan menambah impor.
"Dengan demikian, subsidi dapat menekan akun lancar (current account) dalam neraca pembayaran, sehingga berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah," beber Faisal.
Kedua, Faisal mengungkapkan efek subsidi BBM menyebar ke berbagai sektor, khususnya sektor padat energi, memengaruhi biaya produksi dan harga relatif barang yang diproduksinya.
Perubahan harga relatif akan memengaruhi daya saing relatif tiap-tiap barang di pasar dunia. Selanjutnya, subsidi mengurangi kemampuan dan insentif investasi pada infrastruktur baru dan proses produksi.
Adapun, subsidi juga menyebabkan memburuknya situasi keuangan perusahaan energi milik negara dan mengakibatkan investasi berkurang.
"Sebagai contoh, karena harus mengelola program subsidi silang antar daerah dan konsumen, yang mengakibatkan kondisi keuangan Perusahaan Listrik Negara (PLN) terganggu," kata Faisal.
Menurutnya, kompensasi negara tidak selalu dapat menutupi kesenjangan antara biaya produksi dengan harga jual.
Alhasil, dia menilai PLN tidak dapat mendanai investasi baru, memperluas elektrifikasi di daerah pedesaan dan terkadang bahkan melakukan pemeliharaan standar. Efeknya adalah pengembangan kapasitas pembangkit berkurang dan sering terjadi pemadaman listrik.
Keempat adalah distorsi harga. Faisal menjelaskan distrosi harga dapat mengakibatkan kesalahan alokasi sumber daya dan pilihan investasi yang tidak efisien.
Dia menegaskan subsidi untuk jenis energi atau teknologi tertentu pasti akan merusak pengembangan dan komersialisasi sumber dan teknologi lain yang pada akhirnya mungkin menjadi lebih menarik secara ekonomi (dan juga lingkungan).
"Dengan demikian, subsidi dapat "mengunci" teknologi dengan mengesampingkan teknologi lain yang lebih menjanjikan."
Kelima, kata Faisal, distorsi harga energi mendorong substitusi input lain, baik modal dan tenaga kerja, dengan energi. Keenam, subsidi dapat menghambat persaingan usaha.
Faisal menjelaskan perusahaan energi milik negara, yang ditunjuk menjadi penyalur produk bersubsidi mendapatkan manfaat lebih dibandingkan produsen lain yang menjual produk non subsidi.
Terakhir, kebijakan subsidi mendorong korupsi dan penyelundupan produk bersubsidi ke negara tetangga atau ke sektor non-subsidi di mana harga jual lebih tinggi; menimbulkan biaya administrasi besar untuk pemantauan, mencegah dan menangani penyalahgunaan.
