²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, °ä±·µþ°äÌý±õ²Ô»å´Ç²Ô±ð²õ¾±²¹ - Kalangan pengusaha di sektor manufaktur mendesak agar pemerintah mengevaluasi atau bahkan menghapus kebijakan cuti bersama. Cuti bersama memicu libur panjang yang mengganggu rencana produksi sektor manufaktur.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana kepada °ä±·µþ°äÌý±õ²Ô»å´Ç²Ô±ð²õ¾±²¹, Rabu (22/5/2024).

"Tidak happy-happy banget, bikin jadwal produksi terganggu," katanya.

Ia mengatakan soal libur apalagi cuti bersama seharusnya tak diatur pemerintah, melainkan oleh dunia usaha saja. Meski selama ini pemerintah melalui kementerian tenaga kerja selalu beralasan, cuti bersama itu kebijakan fakultatif atau sebagai pilihan saja.

"Pemerintah selalu bilang itu, terutama kemenaker selalu alasan bahwa sifatnya tak wajib, tapi kalau sebagai tanggal merah, maka seluruh elemen pekerja akan menuntut bahwa ini seolah perintah wajib. Ini harusnya aware, sudah bertahun-tahun situasi libur panjang ini secara nasional, hari kejepit nasional jelas-jelas mengganggu produktivitas kita," katanya.

Ia menjelaskan selama ini dunia usaha termasuk manufaktur padat karya bekerja berdasarkan kontrak-kontrak yang telah dibuat oleh pembeli. Danang bilang kontrak-kontrak pembelian ini tak peduli dengan jadwal cuti bersama yang dibuat pemerintah.

"Ini bahaya terutama bagi manufaktur padat karya," katanya.

Danang menjabarkan saat libur cuti bersama tak hanya persoalan produksi yang terganggu tapi juga dari sisi transportasi dan layanan perbankan. Saat dua layanan ini juga libur panjang maka di sektor produksi akan kena imbasnya.

"Sehingga pemerintah tak hanya lagi berpikir pada peningkatan pariwisata, tapi lebih makro, seperti sektor lain yang terganggu libur panjang," katanya.

Ia mengingatkan produktivitas di Indonesia termasuk yang rendah di ASEAN harusnya ini jadi perhatian serius pemerintah. Apalagi kenaikan upah di Indonesia juga terus naik setiap tahun.

Ia menegaskan perlu ada evaluasi agar cuti bersama libur nasional dipertegas untuk sektor-sektor tertentu atau tak diatur sama sekali. Apalagi pemerintah baru harus berupaya meningkatkan kinerja manufaktur dengan tantangan ke depan lebih besar lagi.

"Apakah ini (cuti bersama) kebijakan bagian dari deindustrialisasi di Indonesia," katanya.

(hoi/hoi) Next Article Heboh Cuti Bersama: Dibenci Pengusaha, Disukai Pekerja, Menaker Bicara